1 hour ago
1
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat terbatas di Kertanegara, Jakarta Selatan, Ahad (19/10/2025). Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah Menteri, Panglima TNI dan Kepala BIN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengeluarkan izin resmi bagi 45 ribu sumur minyak rakyat agar hasil produksinya dapat dihitung sebagai bagian dari produksi minyak nasional.
“Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya keluar. Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa bekerja dan tidur nyenyak tanpa ketakutan,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Izin pengelolaan sumur minyak rakyat tersebut akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.
Bahlil menjelaskan, keberadaan sumur rakyat sudah ada sejak masa awal kemerdekaan, namun selama ini belum memiliki payung hukum yang jelas. Kondisi itu membuat para pengelola sering merasa khawatir karena aktivitas mereka kerap diganggu atau ditakut-takuti oleh oknum tertentu.
Karena itu, ia menegaskan, pemberian izin resmi akan memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi masyarakat pengelola. Langkah ini, kata dia, menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah masing-masing.
“Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, aturan, serta memperhatikan lingkungan,” ujarnya.
Bahlil menyampaikan, rencana legalisasi tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden berpesan agar setiap kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat dan memberikan keadilan.
“Saya izin kepada Pak Presiden Prabowo. Kata beliau, kalau itu baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan menciptakan keadilan, maka lakukan,” kata Bahlil.
sumber : ANTARA
