2 hours ago
2
Bea Cukai, akademisi dan industri berupaya mengoptimalisasi cukai rokok.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama melaksanakan kunjungan kerja strategis di Yogyakarta, Senin (10/11/2025). Kunjungan ini berfokus pada penguatan upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal, khususnya rokok ilegal, yang terus menjadi tantangan serius bagi penerimaan negara.
Dalam kunjungan tersebut, Djaka beserta jajaran Bea Cukai menggelar diskusi intensif dengan Prof. Bambang Riyanto, Ketua Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Inti pertemuan tersebut adalah membahas identifikasi dan analisis ilmiah terhadap karakteristik BKC ilegal terbaru yang beredar di pasaran.
Sinergi dengan akademisi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang dapat digunakan Bea Cukai untuk meningkatkan efektivitas penindakan di lapangan. "Kami terus memperkuat basis ilmiah dan teknologi dalam upaya penindakan. Dengan mengetahui pola dan ciri-ciri produk ilegal secara mendalam, kami dapat membuat strategi yang lebih tepat sasaran," kata Djaka.
Djaka juga berkesempatan untuk memimpin langsung dialog terbuka dengan perwakilan pabrik rokok (PR) di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pertemuan bertajuk 'Dialog Optimalisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau' ini diselenggarakan sebagai upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka, konstruktif, dan solutif antara pemerintah dengan pelaku industri.
Djaka menegaskan pentingnya forum ini. “Melalui forum dialog ini, kami ingin mendorong komunikasi yang lebih terbuka, konstruktif, dan solutif. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan pengusaha pabrik rokok untuk menjembatani isu-isu yang perlu penanganan bersama, serta mencari langkah yang membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Bea Cukai untuk bersinergi dengan lembaga pendidikan dan pakar guna menghasilkan solusi inovatif dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara dari praktik ilegal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi industri dan pemerintah dalam optimalisasi penerimaan negara.
