6 hours ago
3
Tangerang Selatan, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa terdapat 10 wilayah kerja (WK) atau blok migas di Indonesia yang telah memiliki rencana pengembangan (Plan of Development/PoD), namun hingga kini belum juga berproduksi alias mangkrak.
Hal tersebut ia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di acara The 49th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025, Rabu (21/5/2025).
"Saya melaporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah PoD. Tapi mangkrak nggak menjalankan. Dengan kapasitas bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel bahkan ada yang sudah jalan sekitar 17 PoD dengan total produksi 360 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas ini juga belum kita jalankan," kata Bahlil.
Di sisi lain, ia mempunyai komitmennya untuk mempercepat peningkatan produksi minyak dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bahlil, guna merealisasikan peningkatan produksi minyak, pihaknya siap melakukan langkah-langkah yang tidak biasa demi mengejar target lifting minyak yang lebih besar.
"Bapak Presiden, dalam rangka mewujudkan apa yang Bapak perintahkan maka kami dari Kementerian ESDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman, karena kalau hal-hal yang lazim rasanya lifting kita akan seperti itu saja," kata Bahlil.
Bahlil menilai salah satu langkah utama yang dilakukan Kementerian ESDM guna menggenjot kenaikan produksi minyak adalah perubahan regulasi secara besar-besaran. Bahkan, untuk mempercepat kenaikan produksi, pemerintah kini tak lagi mempermasalahkan skema kontrak antara Gross Split atau Cost Recovery.
"Tidak lagi kita persoalkan antara Gross Split atau Cost Recovery karena IRR nya rata-rata sudah ekonomis minimal 13% maksimal 17% di tengah 15% supaya tidak ada lagi perdebatan tentang ekonomis atau tidak, ini yang kami lakukan Pak," ujarnya.
Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tak segan-segan mencabut suatu wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan menawarkannya kepada kontraktor lain, baik swasta maupun BUMN apabila dalam prosesnya KKKS tersebut berjalan lamban.
"Mohon maaf Pak, secara undang-undang, 5 tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Dan ini pak tanpa pandang bulu Pak, kalau Bapak izinkan tidak hanya swasta BUMN pun kita lakukan Pak. Pasti KKKS swasta agak ketawa mendengar ini kata mereka ah ada mainan baru," ujarnya.
(wia)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Bahlil Diperintah Prabowo Genjot Hilirisasi Nikel-Lifting Migas
Next Article Produksi Minyak RI Kini Berkebalikan dari 1997, Ini Data Terbarunya
