Akhirnya Konsumen Meikarta Terima Refund, Tapi Tak 100%

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 13 konsumen yang sempat membeli unit Meikarta telah mendapatkan uang pengembalian (refund) dengan total nilai Rp3,55 miliar. Mereka diundang ke kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat untuk bertemu Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan CEO Lippo Group James Riady.

Dalam pertemuan hari Kamis (22/5/2025) itu, konsumen Meikarta tersebut melaporkan mengenai proses penyelesaian pengembalian dana atau refund dari pembelian unit apartemen di Meikarta. Mereka mengaku senang karena telah mendapat hasil dari perjuangan meminta pengembalian dana. Refund atau pengembalian dana dilakukan setelah Meikarta tidak bisa memberikan unit apartemen yang telah dibeli oleh para konsumen.

"Saya mewakili ibu saya, Nurjana Lili. Saya sudah cek rekening tabungan saya. Saya sudah terima (dana refund) 15 Mei. Alhamdulillah saya happy. Ibu saya juga happy," ucap Liana Lili dikutip Jumat (23/5/2025).

Hal senada disampaikan konsumen lainnya, Rumondang Sinaga dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Ara yang telah membantu dalam proses refund. Rumondang mengaku sudah delapan tahun berjuang untuk mendapatkan refund atas dua unitnya yang gagal serah terima kunci pada 2019 dengan nilai Rp480 juta.

"Kita cukup senangnya, cukup berterima kasih dengan program yang diadakan oleh kementerian untuk menanggulangi masalah Meikarta," katanya.

"Bersyukur dengan adanya hotline pengaduan yang dibentuk oleh kementerian. Terima kasih," sambungnya.

Refund Tidak 100%

Hanya saja, dari pengakuan konsumen, refund ternyata tak bisa diterima secara penuh alias 100%. Pasalnya uang yang keluar untuk booking fee, PPn, dan PPh tidak termasuk dalam dana yang dikembalikan pada tahapan ini.

"Tapi klaim saya Rp241 juta Pak. Selisih booking fee 2 juta, PPh Rp1,7 juta dan PPn Rp21,7 juta. Saya (berjuang untuk refund) sudah setahun dari 2024 awal," ujar Aminah yang telah dikembalikan uangnya senilai Rp215 juta dari Meikarta.

Menurut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, adanya selisih pengembalian karena pajak yang masuk ke pemerintah dan booking fee yang dibayarkan masuk ke kantong broker.

"Itu PPn masuk ke pemerintah pak. Booking Fee itu biasanya masuk ke broker. Jadi bukan ke pengembang," kata Fitra.

Berdasarkan data PKP pada Kamis (22/5/2025) terdapat 567 pengaduan yang masuk ke PKP terkait Meikarta.

Jumlah tersebut dibagi dalam empat tahapan penyelesaian dengan total nilai klaim Rp113,25 miliar.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tahapan I: 124 pelapor dengan nilai klaim Rp30,82 miliar.
Tahapan II: 274 pelapor dengan nilai klaim Rp73,84 miliar.
Tahapan III: 155 pelapor dengan nilai klaim Rp8,59 miliar
Tahapan IV: 14 pelapor dengan nilai klaim masih dalam proses inventarisasi.

Sampai saat ini sudah 13 pelaporan diselesaikan dengan nilai yang sudah dikembalikan ke konsumen oleh PT MSU dan dan unit di hand over ke konsumen sebesar Rp3,55 miliar.

(dce)

Next Article Video: Menteri Maruarar Bakal Panggil Pengembang Meikarta