8 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanya penindakan penyelundupan beras dan minyak goreng di Batam. Ia menerangkan, setelah koordinasi dengan semua pihak terkait, petugas keamanan melalukan penangkapan 40,4 ton beras ilegal dan 2,04 ton minyak goreng.
Menurut Amran, respons ini berawal dari laporan masyarakat melalui kanal “Lapor Pak Amran”. Ia mengungkapkan laporan diterima pada Senin (24/11/2025) malam WIB, dan langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Wali Kota Batam, Gubernur Kepri, hingga Dandim setempat. Dalam hitungan jam, aparat berhasil mengamankan beras dan minyak goreng yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Sengkung.
“Yang kita jaga bukan nilainya, tetapi semangat petani untuk tanam. Petani kita ada 115 juta orang, jadi dampak psikologinya sangat besar,” ujar Mentan, dalam konferensi pers di kediamannya, di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Amran mengatakan penyelundupan pangan mengancam keberlanjutan produksi nasional. Kegiatan ilegal, meski volumenya terlihat kecil, dinilai mampu mengganggu harga dan menurunkan kepercayaan petani terhadap pemerintah. Hal itu juga berpotensi memicu kenaikan impor seperti yang terjadi pada 2023–2024 ketika Indonesia harus mengimpor lebih dari 7 juta ton beras.
Ia menjelaskan laporan publik melalui “Lapor Pak Amran” memegang peran penting dalam penindakan. Kanal tersebut telah menerima ribuan laporan terkait pungutan alat mesin pertanian, kenaikan harga pupuk, hingga peredaran pupuk palsu. Seluruh laporan akan diverifikasi sebelum ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan bersama aparat daerah.
“Ini wajib ditindak. Pelakunya pasti diproses. Laporannya kami terima setelah maghrib, kami cek, kemudian tengah malam ditangkap dan terbukti ilegal,” kata Amran.
Dalam kasus di Batam, aparat menemukan tiga kapal tanpa dokumen manifest dan izin bongkar muat yang membawa 4,4 ton beras, 4,5 ton gula pasir, serta 2,4 ton minyak goreng. Temuan itu menunjukkan jalur tikus masih dimanfaatkan oknum tertentu, bahkan untuk komoditas yang diproduksi besar di dalam negeri seperti minyak goreng.
Amran menegaskan Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit dan memiliki surplus pada sejumlah komoditas pangan. Karena itu, masuknya minyak goreng ilegal disebut ironis dan harus menjadi perhatian semua pihak. Ia memastikan penindakan dilakukan secara kolaboratif, termasuk bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, Bulog, dan Satgas Pangan.
“Kami menjaga petani padi 115 juta orang, petani tebu jutaan, dan petani sawit lebih dari 10 juta. Kalau mereka tidak percaya pada kita, mereka bisa berhenti produksi dan dampaknya sangat besar bagi negara,” ucap Amran.
Ia menambahkan pemerintah sedang membangun solusi permanen melalui pencetakan sawah baru di berbagai daerah seperti Aceh, Kepri, Kalimantan, hingga Papua Selatan. Upaya tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menutup celah penyelundupan di titik-titik rawan.
Amran kembali mengapresiasi masyarakat yang memberikan laporan lengkap beserta bukti visual. Ia memastikan identitas pelapor dijaga dan seluruh laporan yang terkait pertanian akan ditangani sesuai prosedur.
Mentan menilai kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci pengamanan pangan nasional. Amran memastikan setiap pelanggaran yang terbukti ilegal akan diproses tuntas demi menjaga kedaulatan pangan dan menjaga semangat petani di seluruh Indonesia.
