Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan memperkuat peran BUMN untuk mengembalikan kejayaan sektor pangan nasional. Langkah ini dilakukan guna mengejar produksi sejumlah komoditas strategis yang selama ini masih bergantung pada impor.
"BUMN, termasuk Bulog harus kita perkuat ke depan. Jadi ini kan kita kejar lagi, susu dengan daging kan satu paket. Kedelai, bawang putih ini kita lagi kejar," kata Amran kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema agar BUMN tidak hanya berperan sebagai offtaker, tetapi juga terlibat langsung dalam produksi pangan, termasuk untuk komoditas bawang putih dan kedelai.
"BUMN. Nanti kita rancang. Saya sementara rancang.. Bawang putih BUMN ikut menanam, kedelai juga," ujarnya.
Kendati demikian, Amran enggan merincikan lebih detail kapan sekiranya BUMN akan didorong untuk ikut menanam dua komoditas strategis tersebut. "Tapi nanti lagi (saya sampaikan)," ucap dia.
Menurutnya, penguatan peran BUMN ini menjadi bagian dari upaya menutup celah persoalan tata niaga yang selama ini memicu anomali di pasar. Ia menyoroti kondisi di mana Indonesia masih mengimpor gula, namun di saat yang sama produksi gula dalam negeri justru tidak terserap optimal.
"Kita upayakan, supaya jangan terjadi seperti kemarin. Aneh kan? Bin ajaib negeri gini. Kita impor gula, tapi gula dalam negeri tidak bisa laku. Menurut kamu ada apa? Ada anomali kan. Kalau ada anomali ada apa di situ? Permainan, mafia," tegasnya.
Amran juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran dalam distribusi dan tata niaga pangan. Ia bahkan meminta publik turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran.
"Harus disiplin sekarang. Tapi yang terpenting kalau ada lagi bocor, tolong beritakan deh. Kita langsung tindak tegas," ujar Amran.
Ia memastikan, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku yang merugikan masyarakat. Penindakan hukum bahkan sudah dilakukan di sejumlah daerah.
"Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan itu langsung dipidana.. Nggak ada ampun. Yang menzalimi rakyat, selama kami masih menteri, itu nggak ada ampun," pungkasnya.
(wur/wur)
Addsource on Google

















































