3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan Rp 100,1 triliun pulihkan Sumatra pascabencana. Anggaran ini akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan anggaran tersebut akan terbagi selama tiga tahun ke depan, yakni tahun 2026, 2027, dan 2028.
"Untuk di tahun 2026 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32,9 triliun dan di tahun 2028 28,2 triliun," ujar Tito.
Secara rinci, anggaran tersebut akan terbagi dalam beberapa kementerian dan lembaga. Dijelaskan kementerian terbesar yang akan menerima anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 69 triliun selama 3 tahun mendatang.
"Tahun ini 22 triliun. Nah kita harap di samping itu juga hunian tetap dari Kementerian PKP 7,4 triliun selama 2 tahun. Kalau hunian tetap kita targetkan paling lambat 2027 jangan terlalu lama di hunian sementara," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah siap secara anggaran untuk pemulihan pascabencana. Seperti yang diketahui, pemerintah sebelumnya telah menyiapkan dana sebesar Rp 60 triliun untuk pulihkan Sumatra Pasca Bencana. Dana tersebut merupakan hasil dari efisiensi belanja-belanja kementerian atau lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025.
"Yang keuangan cuma ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap kan dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita udah siapin Rp 60 triliun ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya," ujar Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/5/2026).
Purbaya menjelaskan, dana tidak menjadi masalah dalam proses pemulihan pascabencana. Kendati demikian, banyak kementerian/lembaga tidak mengajukan dokumen yang lengkap ketika meminta anggaran.
Maka dari itu, pihaknya menyiapkan tim khusus untuk menindaklanjuti anggaran yang masih belum dicairkan akibat dokumen yang belum lengkap.
"Saya bilang ke Dirjen saya sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di follow-up, ditelepon kementerian lembaganya kalau kurang dokumennya. Nanti kalau mereka nggak bisa nyiapin, kita kirim orang ke sana untuk siap-siap lagi," ujarnya.
"Jadi saya harapkan sih dengan langkah seperti itu pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana, ini akan lebih cepat, jadi nggak usah takut. duitnya ada, ada," ujarnya.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
