Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau rumah susun ASN Kejati DIY di Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Jumat (7/11/2025) - Harian Jogja/Yosef Leon
Harianjogja.com, BANTUL–Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, mengatakan, pemerintahan pada tahun depan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut Maruarar, saat ini terdapat sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah dan 26,9 juta lainnya menempati rumah tidak layak huni. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah mendorong dua solusi lewat pembangunan rumah subsidi dan renovasi rumah rakyat miskin melalui BSPS.
“Rumah subsidi itu anggarannya sudah dinaikkan luar biasa oleh Presiden. Biasanya hanya membangun 200.000–220.000 unit per tahun, sekarang langsung jadi 350.000 unit,” ujar Maruarar saat meninjau rumah susun ASN Kejati DIY di Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Jumat (7/11/2025).
Ia menjelaskan, lewat kebijakan itu pemerintah tidak hanya berupaya memperluas kepemilikan rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. “Satu rumah subsidi bisa melibatkan empat sampai lima pekerja. Itu baru pekerjanya, belum ibu-ibu warung yang jualan di sekitar proyek, belum toko bangunan, belum sopir truk, belum industri bahan bangunan. Ekosistemnya besar sekali,” kata Maruarar.
Selain rumah subsidi, pemerintah juga menaikkan secara signifikan anggaran BSPS, yaitu program bantuan bagi masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni secara gotong royong. “Tahun ini BSPS hanya untuk 45.000 unit rumah, tahun depan naik jadi 400.000 unit. Luar biasa kenaikannya,” kata dia.
Dari total anggaran Kementerian PKP sekitar Rp10,89 triliun pada 2026 mendatang, Maruarar menyebut Rp8,1 triliun atau 80 persen diarahkan khusus untuk membantu rakyat miskin memperbaiki rumah mereka.
“Itu politik anggaran yang berpihak. Presiden tidak bicara efisiensi untuk rakyat miskin, tapi keberpihakan. Ini royal dalam arti positif, mengutamakan rakyat,” ungkapnya.
Maruarar menambahkan, kebijakan tersebut akan menjadi pendorong utama pemerataan ekonomi melalui sektor perumahan. “Pemerintah ingin rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penggerak ekonomi rakyat dari bawah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
