Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pertengahan tahun 2025 ini merilis peta jalan pengembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berlaku 2025-2034.
RUPTL tersebut diklaim sebagai rencana pengembangan ketenagalistrikan 'terhijau' sepanjang masa. Tak ayal, dalam rencana yang dirilis pada 26 Mei 2025 itu, mayoritas tambahan pembangkit listrik baru berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Tidak main-main, komposisinya dalam 10 tahun mendatang tambahan listrik dari EBT dan penyimpanan (storage) mencapai 76% dari rencana total tambahan pembangkit listrik dalam negeri.
Rilisnya RUPTL 2025-2034 'terhijau' sepanjang masa tersebut masuk dalam runutan "Big Stories 2025" CNBC Indonesia. Peta jalan tersebut menjadi salah satu topik yang paling banyak dibaca pada tahun 2025 ini. Simak penjabaran lengkapnya berikut ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyusunan RUPTL 2025-2034 tersebut sudah melalui proses diskusi panjang dan dikaji secara menyeluruh. Hasilnya diharapkan bisa presisi dan sesuai dengan kebutuhan.
Peta jalan kelistrikan itu disusun dengan mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dari kedua kerangka itulah RUPTL lahir sebagai 'ruh' perencanaan yang menerjemahkan kebijakan ke langkah operasional.
"Jadi RUPTL kita sudah sesuai dengan RUKN dan KEN ini semacam RUKN UU nya, PP nya itu KEN, rohnya itu RUPTL nya. Ini adalah pohon rujukan lahirlah RUPTL supaya kita gak keluar dari bingkai," ungkap Bahlil dalam Konferensi Pers terkait RUPTL PLN 2025-2034 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Adapun, Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan kedaulatan energi dan transisi energi sebagai salah satu program prioritas nasional. Nah, RUPTL sendiri berperan sebagai instrumen yang menjadi pedoman utama dalam implementasi penyediaan dan ketersediaan tenaga listrik nasional.
"Kita tahu bersama bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran salah satu program kedaulatan energi dan transisi energi. RUPTL ini instrumen pedoman dalam implementasi ketersediaan listrik kita," ucapnya.
Bahlil mengatakan, untuk mewujudkan RUPTL tersebut, ke depan Indonesia membutuhkan tambahan pembangkit listrik baru secara total 69,5 Giga Watt (GW). Adapun dari total kapasitas tersebut, 76% berasal dari EBT atau sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT dan 15% atau sekitar 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage).
Rincian tambahan kapasitas pembangkit listrik RI
Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari total rencana penambahan sebesar 69,5 GW, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.
Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut: Surya: 17,1 GW, Air: 11,7 GW, Angin: 7,2 GW, Panas bumi: 5,2 GW, Bioenergi: 0,9 GW, Nuklir: 0,5 GW.
Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.
Kapasitas PLTS terbanyak
Memang, dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL baru, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang menjabat saat itu yakni Jisman p. Hutajulu mengatakan hal tersebut terjadi lantaran pembangkit listrik berbasis energi surya memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia karena intensitas panas matahari yang cukup tinggi.
"Karena kita punya potensi besar untuk surya, kita dianugerahi panas yang cukup di negara kita, sehingga kita mendorong PLTS 17,1 GW, yang akan kita dorong nanti adalah PLTS terapung, sebagaimana hanya contoh dari PLTS yang di Cirata, yang sudah sukses," kata Jisman di Kantornya, Senin (2/6/2025).
Belum lagi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mencatat potensi EBT yang dimiliki RI mencapai 4 Tera Watt (TW) atau sekitar 3.687 Gigawatt (GW).
Menurut dia, dari jumlah tersebut energi surya mempunyai potensi yang paling besar. Adapun potensi energi surya yang dimiliki Indonesia tercatat mencapai 3.294 GW.
"Kita sumber hampir 4 terawatt. Jadi sekitar 3687 GW dan ini terdiri dari surya potensi kita itu 3294 GW. Ini paling besar. PLTS paling besar karena diharapkan bukan hanya darat tapi juga floating PV juga termanfaatkan," kata dia dalam acara Green Economic Forum 2024, Rabu (29/5/2024).
Eniya membeberkan dengan potensi energi surya yang cukup besar, maka pengembangan PLTS cukup menjanjikan. Pihaknya pun saat ini tengah mengkaji pengembangan PLTS Terapung di Atas Laut yang berlokasi di Cilamaya dengan potensi 2 GW.
"Itu yang salah satu yang bisa dilihat bahwa potensi surya besar tapi instalasi hanya sekitar 537 MW. GW pun belum. Kita launch kuota PLTS Atap ada tambahan 1,5 GW dan floating di bendungan kita akselerasi 14 GW, tinggal kita manfaatkan semaksimal mungkin," ujarnya.
PLN siap dukung
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa sektor ketenagalistrikan merupakan industri yang sangat ketat pengaturannya. Oleh sebab itu, setiap pengembangan infrastruktur harus tercantum di dalam RUPTL.
"Nah tentu saja sektor kelistrikan ini adalah heavily regulated industry. Kami mau masang tambah kubikel saja di di gardu induk kami, itu bisa kami lakukan hanya apabila tercantum di RUPTL. Kalau tidak tercantum di RUPTL, namanya haram, Bapak Ibu. Itu tidak halal ya," ungkap Darmawan dalam acara Diseminasi RUKN dan RUPTL PLN 2025-2034 di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Darmawan mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan siap menjalankan arahan dari pemerintah dalam merealisasikan RUPTL yang baru. Terlebih, arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana caranya Indonesia bisa mencapai swasembada energi.
"Maka dalam hal ini kami penuh dengan kebanggaan, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk menjalankan RUPTL ini," ujarnya.
Menurut Darmawan, tugas ini menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan, termasuk BUMN, sektor keuangan, perbankan, serta badan usaha swasta seperti Independent Power Producer (IPP).
"Pertanyaan saya, Bapak-Ibu siap enggak untuk menjalankan tugas ini bersama-sama? Ini adalah challenge, tetapi ini juga opportunity bagi kita untuk tumbuh berkembang bersama-sama," ujar Darmawan.
Pihaknya pun menyambut baik atas sinkronnya RUPTL dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dengan demikian, diharapkan RUPTL ini sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Pengusaha swasta angkat suara
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang pun mengungkapkan harapannya atas RUPTL terbaru tersebut. Dia pun meminta dukungan pemerintah dan PT PLN (Persero) agar target-target yang telah ditetapkan dalam RUPTL 2025-2034 ini bisa berjalan lancar dan terwujud.
"Kami melihatnya positif. Kami tentu berharap bahwa ini RUPTL ini hanya menjadi permulaan saja. Jadi, kita tentu mengharapkan dukungan pemerintah, dukungan banking, dan juga kita punya mitra pemerintah dalam hal ini, BUMN-nya, PLN yang mendapatkan tugas utama untuk menyelesaikan investasi kelistrikan," jelas Arthur kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Rabu (28/5/2025).
Dia mengatakan, pelaku usaha swasta tentunya juga menyambut positif rencana kelistrikan ini, karena selain memiliki peluang bisnis di sisi pembangkit, tapi juga bisa berperan mendukung jasa infrastruktur ketenagalistrikan.
"Jadi, kita mengharapkan suksesnya RUPTL ini bukan hanya menjadi satu roadmap, tapi memang sesuatu yang betul-betul achievable dan bisa berhasil dilakukan oleh semua pihak," imbuhnya.
Disclaimer: Big Stories merupakan kumpulan berita lama dari CNBC Indonesia yang telah dipublikasikan sebelumnya dan disajikan kembali karena menjadi berita terpopuler dan paling banyak diminati sepanjang tahun 2025. Informasi yang dimuat tidak selalu mencerminkan kondisi atau perkembangan terbaru. Pembaca disarankan untuk meninjau tanggal publikasi dan mencari referensi tambahan untuk mendapatkan informasi terkini(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
















































