REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) terus proaktif menyerap aspirasi dan mencari solusi konkret yang ada di masyarakat. Yakni, dengan langsung terjun ke masyarakat untuk 'belanja masalah' yang rutin dilakukan Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf) di Hallway Space, Kota Bandung, mengalami masalah soal penyelesaian termin pembayaran yang memberatkan cash flow UMKM.
Menurut Deputi Leon Alpha Edison, jajarannya memiliki mandat untuk mengawal isu Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pelindungan Pekerja Migran. Menurutnya, kebijakan yang efektif hanya bisa lahir jika pemerintah turun langsung mendengar tantangan di akar rumput.
"Sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja. Kami di Kemenko PM ditugaskan untuk proaktif 'belanja masalah' di lapangan, mendengarkan langsung apa yang dihadapi Koperasi, UMKM, pelaku Ekraf, hingga Pekerja Migran," ujar Leon Alpha Edison di sela acara Dialog Bersama Deputi bersama pelaku ekonomi kreatif yang digelar di The Hallway Space, belum lama ini.
Leon mengatakan, dalam salah satu kunjungan "belanja masalah" tersebut, pihaknya menemukan tantangan fundamental yang dialami para tenant di Hallway Space, yang mayoritas adalah pelaku UMKM Ekraf. "Saat kunjungan kami, kami berdialog dengan tenant dan menemukan keluhan serius terkait skema termin pembayaran yang dirasa memberatkan cash flow mereka. Ini adalah masalah kritis bagi keberlangsungan usaha UMKM," ujar Leon.
Menindaklanjuti temuan tersebut, kata dia, Kemenko PM tidak berhenti pada pencatatan masalah. Sesuai fungsinya sebagai orkestrator kebijakan, Kemenko PM segera mengeluarkan nota dinas untuk mencari solusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung, termasuk Pemerintah Daerah, pengelola, dan perwakilan tenant.
Leon mengatakan, fungsi Kemenko PM sebagai orkestrator terbukti efektif. "Fungsi kami adalah memastikan sinergi lintas sektor berjalan. Ini adalah bukti bahwa ketika pemerintah pusat dan daerah mau berkolaborasi mendengarkan pelaku usaha, masalah di akar rumput pasti bisa diselesaikan," kata Leon.
Sementara menurut Pengelola Hallway Space, Rilly Robbi, pihaknya cukup lega dengan solusi yang telah dicapai."Kami sangat mengapresiasi Kemenko PM, yang proaktif turun langsung menjembatani masalah ini. Nota dinas yang dikeluarkan untuk mencari solusi masalah tersebut sangat membantu kami menemukan titik temu terbaik terkait termin pembayaran dengan Perumda Pasar Juara Bandung," kata Rilly.
Rilly pun berharap, sinergi seperti ini dapat terus berlanjut. "Semoga kolaborasi erat antara pemerintah, pengelola, dan pelaku UMKM dapat terus terjalin untuk mendukung ekosistem kreatif di Bandung agar tumbuh berkelanjutan," katanya.

2 hours ago
2
















































