3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan fokus pengelolaan anggaran 2026 pada dua program inti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2026). Dari total pagu Rp469,61 miliar, belanja diprioritaskan untuk memastikan fungsi pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan berjalan efektif.
Kepala BNPP yang juga Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, konsentrasi anggaran pada dukungan manajemen serta pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan komposisi belanja yang dijaga seimbang.
“Fokus anggaran BNPP tetap pada dua program utama, yakni dukungan manajemen dan pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan,” ujar Tito.
Hingga 29 Maret 2026, realisasi anggaran tercatat Rp68,35 miliar atau 14,55 persen dari total pagu. Capaian awal ini menjadi pijakan pelaksanaan program sekaligus perhatian DPR terhadap kualitas penggunaan anggaran.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI sehingga sepanjang Triwulan I 2026 sejumlah kegiatan strategis dapat terlaksana,” kata Tito.
Implementasi anggaran terlihat pada penanganan dampak penyelesaian batas negara di Pulau Sebatik melalui survei penilaian lahan dan aset masyarakat terdampak. Kegiatan ini mencakup puluhan objek di wilayah terdampak dan zona penyangga.
“Penyelesaian garis batas di Sebatik telah melalui proses panjang, sehingga penilaian aset masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan keadilan,” ucap Tito.
Penggunaan anggaran juga menyasar pemulihan pascabencana di wilayah perbatasan Aceh melalui perbaikan infrastruktur dan skema padat karya yang melibatkan masyarakat.
“Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Tito.
Selain itu, BNPP mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan nelayan di wilayah terluar Merauke guna meningkatkan pemahaman batas maritim dan mencegah pelanggaran lintas negara.
“Kita ingin mencegah kejadian nelayan melintas batas karena ketidaktahuan, sekaligus memperkuat pengawasan batas RI–Papua Nugini,” ujar Tito.
Ke depan, pengelolaan anggaran tetap fokus pada dua program utama tersebut dengan sejumlah kegiatan turunan, seperti pembangunan PLBN, pengukuran indeks kawasan perbatasan, hingga renovasi 10.000 rumah tidak layak huni.
“BNPP RI menyiapkan program khusus bersama Kementerian PKP berupa renovasi 10.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan,” ucap Tito.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, fokus anggaran harus diikuti hasil yang terukur bagi masyarakat. DPR juga meminta evaluasi agar pengelolaan anggaran benar-benar optimal.
“BNPP perlu melakukan review anggaran untuk optimalisasi PLBN agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat perbatasan,” ujar Rifqi.
