Bupati Sleman, Harda Kiswaya, sedang melantik Pejabat Eselon II di Pendopo Parasamya, Kalurahan Tridadi, Sleman, Senin (20/10 - 2025).
Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman, Harda Kiswaya, melantik tiga Pejabat Eselon II di Pendopo Parasamya, Kalurahan Tridadi, Sleman, Senin (20/10/2025). Pejabat baru tersebut merupakan hasil lelang terbuka untuk empat posisi. Hanya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang belum dilantik.
Tiga nama tersebut adalah, Triana Wahyuningsih yang menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), lalu Heri Kuntadi menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), dan Wisnu Murti Yani menjabat Direktur RSUD Sleman.
Harda mengaku butuh waktu lebih lama untuk menentukan Pejabat Tinggi Pratama/ Eselon II yang akan mengisi posisi Kepala Bappeda. Posisi ini memiliki peran sentral dan krusial dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Sleman.
“Tiga nama yang lolos tahapan seleksi terbuka untuk Kepala Bappeda nilainya bagus-bagus semua, tapi saya harus memilih satu. Saya betul pertimbangkan siapa yang akan duduk di situ. Jabatan Kepala Bappeda harus mampu diampu siapa pun itu,” kata Harda ditemui di Pendopo Parasamya, Senin (20/10/2025).
Paling tidak pelantikan Pejabat Eselon II akan dilakukan lagi pada Desember 2025. Harda tidak ingin tergesa-gesa menentukan pilihan. Tiga nama yang lolos untuk Kepala Bappeda, yaitu Dona Saputra Ginting, Nunuk Hartati, dan Nur Fitri Handayani.
Harda meminta agar pejabat terlantik langsung menyesuaikan diri dan memahami visi-misi Pemkab Sleman untuk diimplementasikan dalam setiap penyelenggaraan program.
Ia memiliki pesan khusus kepada Kepala Dishub untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk mewujudkan tujuan Sleman Dalane Alus lan Padang.
Infrastruktur jalan yang baik bisa memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Pembangunannya harus dilakukan secara terukur agar tepat sasaran.
“Terhadap Kepala DPMPTSP, saya berpesan untuk terus melakukan penyederhanaan prosedur dan mempercepat proses layanan perizinan. Ekosistem perizinan investasi yang ramah perlu diciptakan tanpa mengabaikan fungsi kepatuhan peraturan perundangan,” katanya.
Terakhir, Harda meminta Direktur RSUD Sleman untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemkab punya tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga mendapat layanan kesiapan yang bermutu, cepat, terjangkau, dan manusiawi.
Pembangunan gedung baru RSUD Sleman menjadi wujud komitmen Pemkab dalam memberi pelayanan tersebut.
Staf Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Agus Hidayatno, menyampaikan pembangunan gedung lima lantai RSUD Sleman menggunakan anggaran APBD 2025 dan pinjaman dari Bank BPD DIY sebesar Rp45 miliar untuk 2026.
Pembangunan yang dilakukan dengan skema multiyears tersebut membutuhkan total anggaran sebesar Rp125,26 miliar. Pembangunan diperkirakan selesai pada 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
