Data Terbaru Bank Dunia: 171 Juta Warga RI Miskin

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia atau World Bank menaikkan garis kemiskinan global dengan mengadopsi besaran paritas daya beli atau Purchasing Power Parities (PPP) 2021 dari yang sebelumnya menggunakan PPP tahun referensi 2017.

2021 PPP ini telah dipublikasikan Bank Dunia dalam The International Comparison Program (ICP) edisi Mei 2025. Penerapan 2021 PPP ini menyebabkan Bank Dunia merevisi ke atas garis kemiskinan global.

"Penerapan PPP tahun 2021 menyiratkan adanya revisi terhadap garis kemiskinan global," dikutip dari dokumen Bank Dunia berjudul "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)", Selasa (10/6/2025).

Dalam dokumen Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) edisi Juni 2025, Bank Dunia merevisi ke atas tiga lini garis kemiskinan. Untuk garis kemiskinan internasional atau yang biasanya menjadi ukuran tingkat kemiskinan ekstrem dari semula US$ 2,15 2017 PPP menjadi US$ 3.00 2021 PPP.

Lalu, untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20. Sementara itu, untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas, seperti Indonesia di dalamnya, dari semula sebesar US$ 6,85 2017 PPP menjadi US$ 8,30 2021 PPP.

PPP itu sendiri merupakan ukuran standar yang dibuat untuk membandingkan sekumpulan harga barang dan jasa yang identik di berbagai negara dengan penyesuaian nominal nilai tukarnya. Nilai dolar AS di situ bukanlah kurs nilai tukar saat ini di pasaran, melainkan sebatas penanda paritas daya beli.

Bank Dunia menegaskan, revisi terhadap tiga lini garis kemiskinan itu berdasarkan 2021 PPP membuat jumlah kemiskinan di berbagai belahan dunia ikut naik.

Kawasan Asia Timur dan Pasifik misalnya, jumlah orang miskinnya bila menggunakan standar garis kemiskinan ekstrem US$ 3 2021 PPP menjadi sebanyak 54 juta orang per Juni 2025, dari data per September 2024 sebanyak 20, 3 juta orang dengan standar US$ 2,15 2017 PPP.

Kawasan Amerika Latin dari sebanyak 22,6 juta jiwa menjadi 33,6 juta jiwa. Eropa dan Asia Tengah dari 2,4 juta jiwa menjadi 5,3 juta jiwa, dan Sub-Saharan Afrika dari 448 juta jiwa menjadi 558,8 juta jiwa.

"Sebagian besar revisi ke atas ini berasal dari Afrika Sub-Sahara, yang merupakan rumah bagi dua pertiga dari jumlah penduduk miskin ekstrem di dunia," kata Bank Dunia dalam Poverty and Inequality Platform (PIP) edisi Juni 2025 itu.

Bila menggunakan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas yang sebesar US$ 8,30 2021 PPP, maka jumlah orang miskin di Kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi 679,2 juta jiwa per Juni 2025, dari sebelumnya 584,2 juta jiwa.

Kawasan Amerika Latin dari sebanyak 165 juta jiwa menjadi 185,2 juta jiwa. Eropa dan Asia Tengah dari 40,3 juta jiwa menjadi 59.3 juta jiwa, dan Sub-Saharan Afrika dari 1,06 miliar jiwa menjadi 1,06 miliar jiwa.

Adapun untuk Indonesia, bila dihitung secara kasar kenaikan standar garis kemiskinan itu menggunakan asumsi linier, yakni jumlah penduduk miskin naik proporsional terhadap kenaikan standar PPP, angkanya juga naik.

Jumlah kenaikan orang miskin ini mendasari dari jumlah populasi di Indonesia pada 2024 yang sebanyak 285,1 juta, serta tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Indonesia berdasarkan data Macro Poverty Outlook Bank Dunia edisi April 2025.

Dalam dokumen Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas US$ 6,85 2017 PPP per kapita per hari adalah 60,3% dari jumlah penduduk pada 2024, yakni setara 171,91 juta jiwa.

Maka, bila mempertimbangkan asumsi linier kenaikan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas menjadi US$ 8,30 2021 PPP per kapita per hari dari sebelumnya US$ 6,85 2017 PPP, jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi sekitar 208,38 juta jiwa. Tingkat kemiskinannya setara 73,1% dari total penduduk pada 2024.

Penting dicatat, jumlah kenaikan penduduk miskin Indonesia itu sebatas perhitungan dasar membandingkan kenaikan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas dengan jumlah penduduk miskinnya, bukan tertuang secara resmi dalam dokumen Bank Dunia atau World Bank.

(arj/mij)

Next Article Bank Dunia Proyeksi Ekonomi RI Tahun Ini Hanya Tumbuh 4,7%