Peserta aksi berorasi dalam demonstrasi yang digelar di pertigaam UIN Sunan Kalijaga Jogja Sabtu (30/8 - 2025). Harian Jogja/Yosef Leon.
Harianjogja.com, JOGJA—Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan kampus UIN Sunan Kalijaga Jogja, Sabtu (30/8/2025). Demonstrasi ini merupakan tindak lanjut rentetan aksi massa di sejumlah wilayah termasuk Jogja beberapa waktu terakhir.
Pantauan di lapangan, aksi digelar sejak pukul 14.30 WIB. Arus lalu lintas di kawasan sekitar telah ditutup dan dialihkan ke arah lain. Ratusan massa dari sejumlah kampus tumpah ruah di jalanan sambil bergantian berorasi.
Massa juga membakar sejumlah material di tengah jalan, membuat api membara sepanjang unjuk rasa berlangsung. Beberapa personel TNI juga terlihat memantau demonstrasi dari pinggir jalan.
BACA JUGA: Hindari Pertigaan UIN, Demonstrasi Massa Mulai Bakar Ban Bekas
Dalam orasinya peserta menyampaikan sejumlah keresahan terutama tentang lembaga DPR yang belakangan mendapat sorotan. Mereka menilai, tunjangan yang begitu besar kepada para anggota DPR tak sesuai dengan kondisi yang dialami rakyat saat ini.
Selain itu, massa juga memprotes brutalitas aparat kepolisian yang membabi buta dan berlebihan dalam mengamankan demonstrasi di sejumlah daerah terutama Jakarta.
"Suara rakyat adalah suara Tuhan dan Tuhan mengecam adanya kekerasan," kata salah seorang orator.
Dalam selebaran yang dibagikan kepada para peserta aksi, mereka menuntut agar pemerintah membatalkan semua kenaikan pajak untuk rakyat, menghapus semua tunjangan DPR, menggaji semua anggota DPR setara upah buruh, lucuti senjata polisi, menyita semua harta koruptor dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membentuk komite-komite aksi perlawanan sebagai organ demokratik rakyat.
Ketua DEMA UIN Sunan Kalijaga, Umar Ma’ruf, menyebut aksi ini merupakan bentuk kemarahan mahasiswa dan masyarakat terhadap carut-marut kebijakan pemerintah serta lemahnya fungsi lembaga negara.
“Hari ini situasi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif semuanya mengalami kemunduran. Ini menjadi akumulasi puncak kemarahan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Umar, mahasiswa menuntut reformasi total TNI dan Polri, terutama terkait pola penanganan aksi demonstrasi yang selama ini dinilai represif. Ia bahkan menyebut sebelum aksi berlangsung, pihaknya sempat didatangi aparat dari unsur TNI yang mencoba mengintervensi gerakan mahasiswa.
Selain itu, kritik keras juga dialamatkan ke DPR yang dianggap gagal mewakili aspirasi rakyat. “DPR hari ini hanya membuat aturan sesuai kepentingan elit dan oligarki, bukan kebutuhan masyarakat,” kata Umar.
BACA JUGA: 67 Mobil di Makassar Ludes Dibakar Massa
Sementara dari sisi eksekutif, mahasiswa menyoroti kebijakan Presiden beserta jajaran kabinetnya yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Umar menilai program-program pemerintah hanya bersifat wacana, salah satunya kebijakan makan bergizi gratis yang disebut tidak tepat sasaran. “Ironisnya, anggaran pendidikan justru dipangkas demi program itu, sehingga UKT semakin mahal dan biaya kuliah kian memberatkan mahasiswa,” jelasnya.
Di ranah yudikatif, mahasiswa UIN menolak revisi RKUHP karena dianggap berpotensi melemahkan hukum dan mengancam supremasi hukum di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
