2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan sebanyak 700 ribu penduduk masih belum memiliki kartu tanda kependudukan (KTP) elektronik. Kondisi tersebut terjadi lantaran penduduk tersebut tidak diketahui keberadaannya.
Kepala Disdukcapil Provinsi Jabar Berli Hamdani mengatakan, penduduk Jabar mencapai 51.750.000 orang lebih. Namun, mereka yang wajib memiliki KTP elektronik sebanyak 37,8 juta orang.
"Dari total sekitar 52 juta penduduk, ada sekitar 37,8 juta jiwa yang wajib memiliki KTP. Saat ini, sekitar 700 ribuan di antaranya belum mendapatkan KTP," ujar Berli, Rabu (8/10/2025).
Berli mengatakan, penyebab 700 ribu penduduk tersebut belum memiliki KTP elektronik karena tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu pihaknya memanfaatkan program nganjang ke warga untuk memberikan pelayanan di wilayah Jawa Barat bagian selatan.
"Wilayah tersebut cukup sulit dijangkau karena jaraknya jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan," kata dia.
Ia menyebut wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi hingga Cianjur dan selatan Jawa Barat masih banyak yang belum memiliki KTP elektronik. Berli melanjutkan dengan jumlah penduduk yang banyak maka pihaknya bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. "Padahal, layanan kependudukan ini sudah lama digratiskan, sehingga seharusnya tidak ada lagi pungutan-pungutan. Namun, kenyataannya di lapangan masih ada hal-hal seperti itu," kata dia.
Oleh karena itu pihaknya terus melakukan inovasi serta pemantauan ketat agar tidak terjadi pungutan. Berli menambahkan pihaknya menargetkan 30 persen dari wajib memiliki KTP harus mengaktifkan identitas kependudukan digital. "Dari sekitar 37 juta wajib KTP, berarti sekitar 1,9 juta orang yang harus mengaktifasi IKD di Jawa Barat. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 25 persen dari target tersebut yang tercapai," kata dia.
