2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kehadiran gedung baru UPTD Puskesmas Astanaanyar mendapat apresiasi dan harapan besar dari DPRD Kota Bandung. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul bersama Soni Daniswara yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung sekaligus anggota Komisi IV, menjadi narasumber dalam wawancara lintas sektor akreditasi Puskesmas Astanaanyar yang digelar pada Sabtu (18/10/25).
Wawancara tersebut merupakan bagian dari proses penilaian akreditasi yang dilakukan oleh Tim Surveyor Penyelenggara Mutu dan Kesehatan Primer. Dalam kesempatan itu, Rizal menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama (faskes).
“Tentu kami sangat mendukung kegiatan ini. Dengan gedung yang begitu representatif, diharapkan layanan kepada masyarakat menjadi semakin bermanfaat dan nyaman,” ujar Rizal.
Ia menilai, Puskesmas Astanaanyar memiliki keunggulan karena menempati gedung eks Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung yang kini telah pindah ke kawasan Kopo dengan nama RSKIA Bandung Kiwari. Fasilitas yang memadai ini, kata Rizal, menjadi peluang besar untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga Kecamatan Astanaanyar.
“Puskesmas ini harus mampu menjadi faskes pertama yang menangani keluhan masyarakat secara tuntas, khususnya bagi pasien dengan kondisi tidak gawat darurat, sebelum dirujuk ke rumah sakit,” ujarnya.
Rizal juga berharap layanan Puskesmas Astanaanyar dapat beroperasi hingga 24 jam agar masyarakat tidak langsung bergantung pada rumah sakit besar. Dia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan manfaat peningkatan layanan kesehatan dapat dirasakan masyarakat.
“Jika manfaatnya dirasakan warga, kami akan semakin memperhatikan aspek anggarannya,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Soni Daniswara mendorong agar Puskesmas Astanaanyar menjadi percontohan bagi puskesmas lain di Kota Bandung. Ia menilai, dengan fasilitas yang lengkap dan bangunan yang representatif, puskesmas seharusnya bisa beroperasi selama 24 jam untuk mengurai penumpukan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.
“Banyak warga datang ke IGD karena ingin cepat terlayani, padahal keluhannya bukan kasus mendesak. Kalau puskesmas bisa buka 24 jam, masalah ini bisa teratasi,” katanya.
Soni menambahkan, puskesmas juga perlu memperbaiki sistem antrean agar lebih ramah bagi semua kalangan, termasuk warga yang belum terbiasa dengan layanan digital. Ia mendorong adanya petugas khusus yang membantu pendaftaran daring di lokasi puskesmas.
“Masih banyak warga yang kesulitan dengan antrean online. Maka perlu ada tim pelayanan khusus di puskesmas yang bisa membantu mendaftarkan secara digital,” ujarnya.
