1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan telah memangkas anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran program MBG yang semula senilai Rp 335 triliun dipangkas Rp 67 triliun, menjadi Rp 268 triliun.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, memastikan bakal mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran. Karenanya, pihaknya akan menerapkan pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” kata dia melalui keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Nanik menjelaskan, piala juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar dia.
Dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp 268 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.
Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program. Dengan begitu, program MBG makin tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya akan melakukan efisiensi terkait pelaksanaan program MBG. Salah satunya adalah dengan hanya melayani MBG lima hari setiap pekannya.
"Tetap melakukan beberapa langkah penghematan, seperti melayani lima hari yang awalnya enam hari," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (20/5/2026).
Tak hanya itu, BGN juga tidak lagi melayani MBG untuk siswa pada hari libur sekolah. MBG pada hari libur sekolah hanya akan didistribusikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Juga saat-saat libur sekolah tidak melakukan pelyanan MBG, kecuali untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," ujar Dadan.
Menurut Dadan, penghematan itu bukan dilakukan karena adanya pemangkasan anggaran untuk program MBG. Ia menilai, anggaran BGN pada 2026 sejak awal Rp 268 triliun.
"APBN BGN 2026 sebesar Rp 268 triliun. Rp 67 triliun adalah dana cadangan," kata dia ketika ditanya soal pemangkasan anggaran MBG.
