Eko Suwanto berbicara saat FGD Strategi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di DPRD DIY, Rabu (24/9/2025). Harian Jogja - Ariq Fajar Hidayat
Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menegaskan perlunya penguatan sinergi antarpemangku kepentingan serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kolaborasi antara Satpol PP provinsi, Satpol PP kabupaten/kota, hingga peran tokoh masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas di DIY.
Menurutnya, koordinasi yang lebih erat antarlembaga serta dukungan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya mewujudkan keamanan di tingkat bawah bisa efektif. “Ke depan perlu sinergi lebih kuat, lebih bagus antara Satpol PP di tingkat provinsi dan juga Satpol PP di tingkat kabupaten/kota,” ujar Eko Suwanto, Rabu (24/9/2025).
Eko menuturkan, DPRD akan memfasilitasi forum pertemuan bersama tokoh masyarakat. Agenda tersebut direncanakan pada Oktober mendatang dengan melibatkan Linmas, Jaga Warga, hingga Panca Tertib.
“Jadi nanti kami akan diskusikan. Tahun ini kita siapkan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk konsolidasi kamtibmas di DIY,” katanya.
Menurutnya, forum itu juga akan diarahkan untuk menguatkan peran kapanewon dan kemantren dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan melibatkan tokoh di tingkat wilayah, Eko berharap lahir gagasan konkret yang bisa langsung diterapkan di lapangan.
Ia menekankan, keamanan harus dimulai dari skala kecil. Jika RT dan RW kondusif, maka lingkungan yang lebih luas juga akan aman. “Ketika RT aman, RW aman, kampung atau pedukuhan aman, kelurahan aman, insyaallah Yogyakarta akan aman,” ucapnya.
Eko juga menyampaikan bahwa DPRD berkomitmen menghormati aspirasi masyarakat. Baik dari kalangan mahasiswa, tokoh kampung, hingga organisasi kemasyarakatan lainnya. Menurutnya, menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan keamanan publik adalah seni komunikasi yang harus terus dirawat di DIY.
Salah satu bentuk penguatan yang telah berjalan adalah pemberian fasilitas komunikasi dan perlengkapan bagi kelompok Jaga Warga. Saat ini, tercatat ada 170 Jaga Warga di Kota Jogja yang sudah menerima bantuan handy talkie (HT) dan rompi, meski masih ada beberapa kelompok yang menunggu giliran.
BACA JUGA: Kasus Rantis Tabrak Ojol, Bareskrim Periksa Belasan Saksi
Selain itu, Eko menyoroti pentingnya kehadiran Omah Jaga Warga. Program ini difasilitasi Pemda DIY dengan alokasi Rp50 juta per kelurahan. Fasilitas tersebut dirancang sebagai pusat komunikasi antarpihak keamanan masyarakat.
Tidak hanya untuk Jaga Warga, tetapi juga melibatkan Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Panca Tertib. “Nilainya tidak besar, tapi bisa memperkuat jaringan kerja di tingkat lokal,” jelasnya.
Di sisi lain, Eko mengingatkan pentingnya pelatihan berkelanjutan. Ia menilai, pelatihan koordinasi menjadi kunci agar komunikasi antarkelompok masyarakat bisa berjalan lancar.
“Beberapa konkret kerjasama yang harus diperkuat adalah pelatihan. Ini menurut saya penting. Pelatihan pertama tentang koordinasi, ini yang paling sebenarnya,” tuturnya.
Kepala Satpol PP DIY, Bagas Senoadji, menekankan bahwa upaya menjaga kamtibmas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat. Partisipasi masyarakat tetap menjadi hal utama.
“Kami mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program kemasyarakatan, disertai penegakan hukum yang tegas namun tetap adil,” ujarnya.
Bagas menambahkan, menjaga toleransi dan kerukunan juga tidak kalah penting. DIY yang dikenal sebagai wilayah majemuk harus terus mengedepankan semangat kebersamaan antaragama, antarsuku, maupun antargolongan.
“Toleransi antarumat beragama, suku, dan golongan adalah kunci menciptakan harmoni dan mencegah konflik,” katanya. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
