4 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Kekecewaan mulai menyelimuti kalangan muda di Madagaskar setelah penangkapan sejumlah aktivis Gen Z yang sebelumnya menjadi motor perubahan politik di negara tersebut. Aksi aparat ini memicu kekhawatiran bahwa rezim baru tak lebih baik dari pemerintahan lama yang mereka gulingkan.
Empat aktivis muda, yakni Herizo Andriamanantena, Miora Rakotomalala, Dina Randrianarisoa, dan Nomena Ratsihorimanana, ditangkap pada 12 April 2026. Penangkapan dilakukan dua hari setelah mereka mengikuti demonstrasi yang menuntut kejelasan jadwal pemilihan umum.
Pengacara mereka, Aliarivelo Maromanana, menyebut kliennya dituduh melemahkan keamanan negara dan terlibat konspirasi kriminal. Namun, ia menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar.
"Mereka semua membantah dan tidak ada bukti sama sekali," ujarnya, seperti dilaporkan The Guardian, Senin (20/4/2026).
Aksi ini menjadi sorotan karena terjadi di bawah kepemimpinan Kolonel Michael Randrianirina, yang berkuasa melalui kudeta pada Oktober 2025 setelah gelombang protes besar yang digerakkan kelompok muda Gen Z.
Menanggapi penangkapan itu, juru bicara presiden, Harry Laurent Rahajason, menegaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam proses hukum.
"Di Madagaskar ada pemisahan kekuasaan. Kepresidenan tidak ada hubungannya dengan kasus yang ditangani kepolisian nasional," katanya.
Sebagian aktivis telah dibebaskan. Dua di antaranya sempat dirawat di rumah sakit, sementara hingga akhir pekan lalu, Herizo masih ditahan. Polisi menyatakan para aktivis tidak mengalami kekerasan selama penahanan.
Namun, situasi justru memanas setelah dua aktivis lain kembali ditangkap beberapa hari kemudian, meski belum ada rincian resmi terkait kasus tersebut.
Harapan Pupus, Reformasi Tak Kunjung Datang
Sebelumnya, kaum muda sempat merayakan tumbangnya Presiden Andry Rajoelina pada Oktober lalu. Namun euforia itu kini berubah menjadi kekecewaan.
Banyak kalangan menilai pemerintahan baru masih diisi oleh elite lama yang dianggap korup, serta belum menghadirkan perbaikan nyata di sektor ekonomi maupun layanan publik.
Ketakandriana Rafitoson dari Transparency International Madagaskar menilai penangkapan ini sebagai sinyal buruk bagi demokrasi.
"Ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kebebasan fundamental. Pola seperti ini terjadi di pemerintahan sebelumnya dan diharapkan berhenti, tapi ternyata tidak," ujarnya.
Madagaskar sendiri masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Negara kepulauan berpenduduk sekitar 32 juta jiwa itu termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB per kapita pada 2024 hanya US$545 atau sekitar Rp9,26 juta per tahun.
Tuntutan Reformasi dan Kekhawatiran Asing
Kelompok Gen Z menilai belum ada reformasi konkret sejak pergantian kekuasaan. Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyusunan konstitusi baru. Pemimpin Gen Z Madagasikara, Elliot Randriamandrato, mengatakan publik masih menunggu langkah nyata dari pemerintah.
"Untuk saat ini belum ada reformasi nyata. Itu sebabnya masyarakat frustrasi karena tidak melihat perubahan yang jelas," katanya.
Ia juga menyoroti sistem pemilu yang dinilai tidak adil. "Saat ini, sistemnya hanya memungkinkan orang-orang dengan lebih banyak uang untuk menang," tambahnya.
Di sisi lain, kedekatan pemerintah dengan Rusia turut memicu kekhawatiran baru. Pemerintah dilaporkan menerima bantuan alat militer seperti truk, helikopter, dan tank setelah kunjungan ke Moskow.
Aktivis Shely Andriamihaja mengingatkan potensi risiko pengaruh asing. "Kami sangat khawatir tentang risiko penguasaan negara oleh pihak asing," ujarnya.
Situasi ini menempatkan rezim baru dalam tekanan besar, terutama dari generasi muda yang dulu menjadi pendukung utama perubahan.
(tfa/luc)
Add
as a preferred
source on Google
