Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim, ketersediaan kedelai di dalam negeri masih mencukupi untuk kebutuhan nasional. Terutama untuk kebutuhan produksi tahu dan tempe, yang berkontribusi sekitar 90% terhadap kebutuhan nasional.
Di sisi lain, pemerintah mengingatkan importir agar mematuhi ketentuan terkait harga. Sanksi menanti jika ketahuan melanggar.
Menurut Bapanas, ketersediaan kedelai secara nasional diproyeksikan berkisar 322,5 ribu ton sampai akhir April. Angka itu disebut masih memadai untuk menopang kebutuhan kedelai bulanan yang sekitar 220-230 ribu ton. Kalkulasi ini berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Kedelai Tahun 2026 yang akan diperbarui setiap bulannya.
Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, pasokan kedelai, baik dari impor maupun produksi dalam negeri, diproyeksikan sampai akhir April mendatang masih berada di level yang aman.
"Saat ini sampai dengan akhir April, stok kedelai kita masih 322 ribu ton. Artinya ini masih cukup. Kemudian kami juga hampir setiap hari berkomunikasi dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo). Harga kedelai di perajin masih normal," kata Sarwo dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Sarwo pun meminta importir kedelai menaati plafon harga yang telah ditentukan pemerintah. Di mana Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal di Rp11.500 per kilogram (kg) dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg.
Dari pantauan Bapanas, sambungnya, harga kedelai asal impor secara nasional di tingkat perajin tahu dan tempe masih berada di bawah ambang batas HAP. Rata-rata harga kedelai impor dalam seminggu terakhir berada di rentang Rp 11.266 sampai Rp 11.320 per kg atau 5,6-6,1% di bawah HAP tingkat perajin tahu dan tempe yang Rp12.000 per kg.
"Misalnya harga kedelai lebih Rp12.000, kita sisir ke hulu, apabila kedapatan ada importir menjual lebih Rp11.500 maka otomatis importir tersebut untuk impor berikutnya akan diberhentikan dan izinnya akan dicabut. Jadi semua pelaku usaha harus tunduk kepada pemerintah dengan mengacu kepada harga acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," tegas Sarwo.
Dalam hal ini, pemerintah meminta importir kedelai untuk mengedepankan empati kepada masyarakat dengan turut menjaga stabilitas harga pangan. Terlebih kedelai menjadi bahan baku tempe dan tahu yang banyak diminati masyarakat Indonesia.
Genjot Produksi
Di sisi lain, ujar Sarwo, pemerintah terus berupaya menggenjot peningkatan produksi kedelai asal dalam negeri. Kementerian Pertanian (Kementan), katanya, telah menjalankan berbagai program untuk pengembangan produksi kedelai.
'Tentunya jika produksi dalam negeri mulai berkembang, impor kedelai pun dapat dikurangi pemerintah secara otomatis," imbuhnya.
"Tentu Bapak Menteri Pertanian dalam tahun ini ada program pengembangan kedelai. Mudah-mudahan nanti secara bertahap kedelai dalam negeri, produksinya meningkat, otomatis akan menurunkan impor," cetusnya.
Sementara, lanjut dia, pemerintah bersama Perum Bulog juga tengah mempersiapkan pendanaan untuk penguatan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP). Sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 391 Tahun 2025 ditetapkan CKP minimal pengadaan sampai angka 70 ribu ton untuk tahun 2026 ini.
Perkuat Pengawasan
Di saat bersamaan, Bapanas menegaskan pengetatan pengawasan kedelai demi menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen. Sekaligus untuk memastikan kelancaran distribusi di berbagai wilayah, guna mendukung stabilitas pangan dan keberlanjutan industri berbasis kedelai.
"Pemerintah memastikan ketersediaan kedelai tetap terjaga dan distribusinya berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dapat terpenuhi secara berkelanjutan," kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto saat meninjau PT Wilmar Tbk di Gresik (16/4/2026).
Kata dia, kelancaran distribusi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan, terutama untuk komoditas yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari.
"Kelancaran pasokan kedelai sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku industri pangan seperti tempe dan tahu," ucap Andriko.
"Kebutuhan kedelai nasional yang mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun menjadikan pengelolaan pasokan dan distribusi sebagai aspek yang krusial dalam menjaga stabilitas pangan," tambahnya.
Foto: Sestama Bapanas Sarwo Edhy. (Dok. Bapanas)
Sestama Bapanas Sarwo Edhy. (Dok. Bapanas)
(dce/dce)
Addsource on Google


















































