FOTO ILUSTRASI. Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cimahi, Jawa Barat. ANTARA - Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, JAKARTA—Mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam kehilangan insentif harian jika fasilitas dan layanan tidak memenuhi standar operasional. Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk pengawasan ketat untuk menjaga kualitas program.
Skema tersebut diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui mekanisme disiplin berbasis prinsip “no service, no pay”, yang langsung menghentikan pembayaran ketika layanan dinilai tidak layak.
Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan insentif sebesar Rp6 juta per hari bisa langsung hangus jika fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memenuhi standar.
“Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus jika fasilitas SPPG terklasifikasi gagal beroperasi,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Pelanggaran Kecil Bisa Berujung Sanksi
BGN menetapkan sejumlah indikator ketat sebagai tolok ukur kelayakan operasional. Misalnya, jika filter air terdeteksi mengandung E.Coli, sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bermasalah hingga menyebabkan banjir, atau mesin pendingin rusak hingga daging membusuk.
Selain itu, kegagalan memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga menjadi dasar penghentian insentif.
Dalam kondisi tersebut, fasilitas dinyatakan tidak memenuhi kesiapan operasional, sehingga pembayaran langsung dihentikan pada hari yang sama.
Menurut Rufriyanto, mekanisme ini dirancang sebagai alat pengendali agar mitra menjaga standar kualitas, terutama dalam aspek keamanan pangan dan kebersihan lingkungan.
Dengan sistem ini, seluruh risiko operasional berada di pihak mitra, sehingga mendorong disiplin tinggi dalam pengelolaan fasilitas.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola program MBG yang masih terus disempurnakan.
“Program ini mungkin masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek operasional,” katanya.
BGN juga mengajak publik melihat kebijakan ini sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan sekadar beban biaya.
Menurutnya, skema ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun sistem pangan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
