7 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan uji coba pada program sekolah swasta gratis. Rencananya, uji coba akan dilakukan pada 40 sekolah. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, implementasinya masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Jadi sekarang ini PP nya sedang dipersiapkan," kata Pramono dalam keterangannya, dikutip dari laman berita resmi Pemprov Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Pramono menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih perlu aturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat.
"Keputusan MK ini harus diatur lebih lanjut melalui PP. Jadi sekarang ini PP nya sedang dipersiapkan disusun oleh pemerintah pusat," kata Pramono.
Sebelum adanya putusan MK, Jakarta sudah memiliki rencana untuk menggratiskan 40 sekolah swasta. Namun dengan adanya putusan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menunggu aturan dari pusat sebelum menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur implementasinya di Jakarta.
"Setelah ada Keputusan MK dan ini harus semuanya, kami menunggu keputusan ini, setelah adanya Keputusan MK maka kami akan mengatur melalui Pergub tentang hal itu," ungkapnya.
Meski demikian, Pramono optimistis Jakarta akan lebih siap dalam menerapkan kebijakan sekolah swasta gratis dibandingkan daerah lain. "Yang jelas dibandingkan yang lain, Jakarta pasti lebih siap. Karena memang sudah ada rencana awal untuk menggratiskan sekolah swasta," imbuhnya.
Sebagai informasi, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengatakan, program sekolah swasta gratis akan diuji pada tahun ini. Program ini ditujukan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, dengan menempatkan mereka di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov DKI.
"Sekolah negeri hanya mampu menyerap sekitar 40 hingga 60 persen siswa. Sisanya memang harus ditampung di sekolah swasta. Karena itu, pelibatan sekolah swasta menjadi alternatif solusi, apalagi secara keseluruhan jumlah sekolah swasta dan negeri sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan siswa di Jakarta," jelasnya.
Ia menjelaskan, skema uji coba akan dilakukan dengan sistem kuota bangku di masing-masing sekolah swasta. "Misalnya, satu sekolah swasta memiliki 500 bangku, maka mungkin akan disiapkan 20 bangku terlebih dahulu untuk uji coba. Karena ini menyangkut sistem pembayaran dari Pemprov, pelaksanaannya tentu tidak bisa langsung berjalan mulus," katanya.
Justin menekankan, skema kuota ini dirancang agar tidak mengganggu sistem keuangan sekolah. "Jadi, untuk tahap awal hanya beberapa bangku yang disiapkan, sebagai bagian dari uji coba. Jika program ini berjalan dengan baik, ke depannya jumlah bangku bisa ditambah secara bertahap," tuturnya.
Terkait payung hukum, Justin menyebut saat ini pelaksanaan uji coba masih mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub), sambil menunggu revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas oleh DPR.
"Anak-anak yang tidak lolos SPMB, terutama yang memiliki nilai sama, akan diprioritaskan berdasarkan domisili. Jika jarak rumah ke sekolah sama, barulah dilihat dari faktor usia. Jadi tetap ada kualifikasi untuk siswa penerima program sekolah swasta gratis," tandasnya.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Target Besar Gubernur Pramono: Ruang Terbuka Hijau Jakarta di Atas 10%
