2 hours ago
3
Penumpang menaiki bus Transjakarta di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan melalui Pergub Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Subsidi Transportasi bagi Pekerja Jakarta. Subsidi transportasi umum tersebut diberikan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp6,2 juta per bulan serta memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KJP). Para penerima subsidi nantinya akan bebas biaya saat menggunakan fasilitas transportasi umum meliputi Transjakarta, MRT hingga LRT Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat di Jakarta ditanggapi beragam oleh warga ibu kota. Dari beberapa pengguna yang diwawancara Republika, tidak sedikit yang belum mengetahui program tersebut.
Hikam Arrazi, salah satu pengguna LRT mengaku belum mengetahui adanya program pemerintah untuk menggratiskan transportasi umum bagi belasan golongan tersebut. Meski tidak terlalu khawatir jika tak masuk dalam kategori tersebut, Hikam menyarankan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta agar bisa berlaku lebih adil terhadap warganya.
“Saya belum tahu adanya program pemerintah tersebut. Saya juga hanya kadang-kadang menggunakan LRT dan saya ngerasa gak masalah kalau gak dapat fasilitas itu. Tapi kalau bisa masyarakat yang lebih kurang mampu harus di perhatikan (agar bisa mendapat fasilitas tersebut),"kata dia saat ditemui Republika di Stasiun LRT Dukuh Atas, pekan lalu.
Pengguna lainnya, Budi, juga tidak mengetahui adanya program pemerintah provinsi pimpinan Pramono Anung tersebut. “Saya sehari-hari menggunakan LRT. Tapi tidak tahu kalau ada pemerintah menggratiskan LRT,"kata dia.
Budi memahami bahwa program transportasi gratis itu ditujukan bagi kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan. Di sisi lain, ia juga mengakui ada keinginan untuk dapat merasakan fasilitas serupa.“Ya gak gimana-gimana (kalau tidak dapat fasilitas). Tapi yang namanya bisa kemana-kemana gratis siapa yang gak mau,"kata dia.
