Kenaikan Harga Beras Menular, Penggilingan Padi Minta HPP Gabah Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku usaha penggilingan padi dan mitra Perum Bulog meminta pemerintah melakukan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG). Alasannya, HPP gabah kering panen (GKP) yang berlaku telah berdampak pada biaya penggilingan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, ditayangkan kanal Youtube Kemendagri, Senin (16//2025).

"Pelaku usaha penggilingan dan mitra Bulog mengusulkan penyesuaian harga GKG karena penerapan harga GKP Rp6.500 per kg berdampak pada biaya penggilingan dan HET (harga eceran tertinggi) beras di tingkat konsumen," kata Andriko.

Sebagai informasi, pemerintah lewat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras menetapkan HPP GKP sebesar Rp6.500 per kg. HPP ini berlaku untuk semua jenis gabah yang dipanen.

Sementara untuk GKG dan beras, pemerintah tidak menetapkan HPP. Di mana, aturan HPP GKG yang berlaku sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Status aturan ini saat situs diakses (16/6/2025, pukul 11.31 WIB) masih berlaku.

Dalam aturan itu, HPP GKG ditetapkan sebesar Rp7.300 per kg di tingkat penggilingan dan Rp7.400 per kg di gudang Bulog. Selain itu, diberlakukan rafaksi sesuai dengan tingkat kadar hampa dan kadar air gabah.

Usulan pelaku usaha itu terungkap di saat harga beras masih terus terjadi dan semakin meluas ke wilayah-wilayah di Indonesia.

Harga Beras Naik dan Terus Meluas

Dalam rapat yang sama, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistis (BPS) Pudji Ismartini mengungkapkan, beras masih jadi salah satu komoditas yang memengaruhi perubahan IPH di pekan kedua bulan Juni 2025.

"Komoditas yang jumlah kabupaten/ kota mengalami kenaikan harga meningkat dibandingkan pekan sebelumnya di antaranya adalah bawang merah, beras, kemudian juga cabai merah, cabai rawit, dan juga daging ayam ras, serta minyak goreng masih bertambah mengalami kenaikan harga," katanya.

Dalam data yang dipaparkan di rapat tersebut tampak jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin luas jadi 133 lokasi di pekan kedua bulan Juni 2025. Sepekan sebelumnya tercatat 119 lokasi, dan sepekan sebelumnya lagi baru di 97 lokasi.

Sementara, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami penurunan harga beras di pekan kedua Juni 2025 ada 42 lokasi, sepekan sebelumnya di 44 wilayah, dan sepekan sebelumnya lagi di 76 wilayah.

Pudji menjabarkan, harga beras di Zona I mengalami kenaikan 0,89% dibanding Mei 2025 ke rata-rata Rp14.151 per kg.

Sementara di Zona 2 harga beras mengalami kenaikan 0,31% ke rata-rata Rp15.266 per kg.

Sedangkan di Zona 3 harga beras [ada pekan kedua Juni 2025 naik 0,29% ke rata-rata Rp19.695 per kg. Harga termahal bahkan mencapai Rp54.772 per kg, terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

Harga tersebut adalah rata-rata nasional untuk semua jenis kualitas beras.

Tidak Aman, Harga Beras Harus Dijinakkan

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyebut, kondisi harga beras medium di Zona 3 saat ini sudah tidak aman. Meski, disparitas harga antar daerah diklaim masih kategori sedang.

Sementaram harga beras di Zona 1 dan 2 disebut dalam status waspada karena sudah di atas HET. Di mana, harga di Zona 1 dalam tren terus meningkat.

Sebagai catatan, HET beras medium yang berlaku adalah:

- Zona I: Rp12.500 per kg
- Zona II: Rp13.100 per kg
- Zona III: Rp13.500 per kg
- HET nasional: Rp12.500 per kg.

Sedangkan, HET beras premium adalah:

- Zona I: Rp14.900 per kg
- Zona II: Rp15.400 per kg
- Zona III: Rp15.800 per kg
- HET nasional: Rp14.900 per kg.

Zona I meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona II mencakup Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, dan Kalimantan. Dan, Zona III meliputi Maluku dan Papua.

Dengan posisi harga yang sudah di atas HET, Bapanas pun meminta intervensi harga beras harus dilakukan.

"Berdasarkan Panel Harga Pangan tingkat konsumen, secara nasional harga beras medium berada di Rp13.998 per kg, atau 11,98% di atas HET," ucapnya.

"Dan, berada pada status perlu intervensi untuk Zona I, Zona 2, dan Zona 3," tambah Andriko.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tok! Pemerintah Revisi Aturan Harga Pembelian Gabah Petani