16 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar minyak global berpotensi menghadapi realitas baru pasca-perang Iran, di mana ekspor melalui Selat Hormuz diprediksi tidak akan pernah kembali ke tingkat normal. Kondisi ini dipicu oleh sikap pemilik kapal yang kini harus menimbang risiko pecahnya pertempuran secara tiba-tiba di kawasan Teluk Persia.
Mengutip laporan CNBC International, sebagaimana dikutip Senin (1/6/2026), kapal komersial Barat kemungkinan besar akan ragu melintasi Selat Hormuz jika jalur tersebut tetap berada di bawah kendali de facto Iran. Kekhawatiran ini diperparah oleh kewajiban koordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran yang berisiko melanggar sanksi Amerika Serikat (AS).
Skenario kelam ini membawa dampak yang sangat sulit diprediksi mengingat peran vital Selat Hormuz dalam pasar energi global. Kebebasan navigasi di selat tersebut tidak pernah ditantang secara serius sampai akhirnya Iran menutup jalur laut tersebut sebagai respons terhadap perang yang diluncurkan oleh AS dan Israel pada 28 Februari lalu.
Blokade Iran di Selat Hormuz telah memicu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah yang menekan AS untuk segera membuat kesepakatan seiring meningkatnya ancaman terhadap ekonomi global. Teheran tampaknya sengaja menggunakan pengaruh besar ini untuk memperkuat kendalinya atas selat tersebut dalam penyelesaian yang bertujuan mengakhiri perang.
Para pemimpin di Timur Tengah sendiri meyakini bahwa Iran saat ini telah berhasil mengambil alih kendali penuh atas Selat Hormuz. Hal tersebut disampaikan oleh Amos Hochstein, yang pernah menjabat sebagai penasihat senior bidang energi dan keamanan nasional untuk mantan Presiden AS Joe Biden.
"Tidak peduli apa pun yang terjadi, Iran akan mengendalikan Selat Hormuz dalam waktu dekat. Bahkan tidak penting lagi apa isi dari kesepakatan tersebut. Semua orang di kawasan itu memercayainya," kata Hochstein kepada CNBC.
Lalu lintas tanker minyak yang melewati Selat Hormuz sebelum terjadinya perang mungkin merepresentasikan titik puncak dari transit jalur tersebut untuk masa depan yang dapat diprediksi. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Helima Croft, yang menjabat sebagai Kepala Strategi Komoditas Global di RBC Capital Markets.
"Setiap akhir dari konflik yang membiarkan Iran menjalankan kendali operasional dan pengaruhnya atas Selat Hormuz akan menghasilkan aliran yang jauh lebih rendah melalui jalur air tersebut dalam pandangan kami," ujar Croft dalam sebuah catatan kepada para kliennya pada hari Kamis.
Skenario arus lalu lintas di bawah kendali penuh Iran diproyeksikan hanya akan kembali sekitar 60% hingga 70% dari volume sebelum perang berkecamuk. Prediksi ini disampaikan oleh Richard Meade, yang merupakan Pemimpin Redaksi Lloyd's List, dalam sebuah pengarahan yang dilakukan pada 21 Mei lalu.
"Ini memang tidak memicu resesi seperti beberapa skenario kiamat yang kita bicarakan sebelumnya, tetapi kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pemulihan seperti sebelum perang," tutur Meade.
Meade melanjutkan bahwa situasi tersebut justru menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi kelangsungan perdagangan internasional.
"Kondisi ini menghasilkan sesuatu yang lebih berbahaya. Sebuah selat yang terbagi secara permanen di mana akses masuknya merupakan fungsi dari keselarasan politik, dan bukan lagi berdasarkan kebebasan navigasi," lanjut Meade.
Krisis Laut Merah Jadi Pelajaran Pahit
Krisis geopolitik yang sempat melumpuhkan lalu lintas kapal di Laut Merah menjadi bukti nyata bagaimana ketidakstabilan politik mampu mengganggu jalur perdagangan utama dalam waktu yang jauh lebih lama dari perkiraan semula. Kelompok militan Yaman, Houthi, yang bersekutu dengan Iran mulai menyerang kapal-kapal komersial pada November 2023 sebagai tanggapan atas perang Israel di Gaza. Serangan tersebut diawali pada 19 November dengan pembajakan sebuah kapal kargo dan terus berlanjut menggunakan serangan rudal serta drone selama dua tahun penuh.
Akibat rentetan serangan itu, lalu lintas harian yang melewati Selat Bab el-Mandeb, jalur utama yang menghubungkan Laut Merah ke Teluk Aden, langsung runtuh lebih dari separuhnya, dari yang semula 75 kapal pada 19 November 2023 menjadi hanya 31 kapal pada 30 Januari 2024. Bahkan setelah lebih dari dua tahun berlalu sejak peristiwa tersebut, arus lalu lintas kapal yang melewati selat itu masih belum bisa kembali ke level normal seperti sediakala.
Salah satu pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari krisis Laut Merah adalah bahwa sebuah kelompok tidak memerlukan armada angkatan naval yang masif untuk menciptakan gangguan besar di jalur perdagangan maritim global. Teori tersebut dijabarkan oleh Tomer Raanan, seorang analis risiko maritim di Lloyd's List.
Meskipun kelompok Houthi tercatat tidak lagi menyerang kapal di Laut Merah sejak akhir tahun lalu, hal itu tetap belum cukup kuat untuk mengembalikan volume lalu lintas kapal ke tingkat yang terlihat pada tahun 2023. Penjelasan tersebut dipaparkan oleh Jack Kennedy, selaku Kepala Risiko Negara Timur Tengah di S&P Global Market Intelligence.
Hingga saat ini, masih belum ada kepastian apakah kelumpuhan total lalu lintas kapal di Selat Hormuz akan berlangsung selama disrupsi yang terjadi di Laut Merah. Para pemilik kapal komersial dipaksa untuk memutuskan sendiri apakah mereka memercayai kesepakatan antara AS dan Iran, jika kesepakatan itu benar-benar diperkuat, dapat memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi kapal-kapal mereka.
Gencatan senjata yang berlangsung saat ini kemungkinan besar akan bertahan untuk sementara waktu karena pemerintahan Donald Trump tampaknya lebih memprioritaskan peningkatan akses bagi kapal-kapal komersial untuk melalui Selat Hormuz. Hal itu disampaikan oleh Kennedy yang menilai adanya pergeseran fokus kebijakan dari AS.
Kendati demikian, jika Iran pada akhirnya setuju untuk membuka Selat Hormuz tanpa syarat apa pun bagi transit internasional, pemulihan arus lalu lintas ke level sebelum perang diperkirakan tetap membutuhkan waktu yang sangat lama. Kennedy menyebutkan bahwa akan tetap ada kekhawatiran mendalam mengenai faktor keselamatan, seperti ancaman ranjau laut yang kemungkinan telah ditebar di sepanjang selat selama konflik berlangsung.
Di sisi lain, terdapat risiko yang sangat fatal bahwa perang bisa kembali berkobar dalam kurun waktu satu tahun ke depan, kecuali jika ditemukan resolusi permanen untuk program nuklir dan rudal balistik milik Iran. Masalah mendasar tersebut, khususnya dari sudut pandang keamanan nasional Israel, yang menjadi pemicu utama hingga menyebabkan perang ini meletus.
Oleh karena itu, para operator kapal sekarang harus menimbang secara matang apakah mereka rela mengambil risiko besar membiarkan kapal dan aset berharga mereka terjebak di salah satu sisi Selat Hormuz selama berbulan-bulan apabila perang kembali pecah. Risiko kerugian investasi yang masif menjadi taruhan utama dalam ketidakpastian jalur logistik laut ini.
Alternatif Jalur Selat Hormuz Sangat Terbatas
Kondisi geografis dan strategis di Laut Merah dinilai memiliki perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan Selat Hormuz. Raanan dan Kennedy menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa lalu lintas di Laut Merah tetap sepi adalah karena kapal-kapal memiliki opsi untuk menghindari risiko keamanan tersebut secara total dengan memutar jauh melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Sebaliknya, Selat Hormuz adalah jalur mati yang benar-benar tidak memiliki rute alternatif lain yang setara.
Selat Hormuz juga memiliki nilai kepentingan yang jauh lebih masif bagi pasar energi global dibandingkan dengan posisi Laut Merah. Berdasarkan data historis sebelum perang, sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia serta gas alam cair atau LNG global wajib melewati Selat Hormuz.
Guna mengatasi kebuntuan ini, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mulai mengoptimalkan penggunaan jaringan pipa darat untuk mengalihkan jutaan barel minyak per hari dari Teluk Persia menuju terminal ekspor yang berada di Laut Merah dan Teluk Oman. Meskipun keberadaan pipa-pipa bypass tersebut sedikit meredakan gangguan pasokan, infrastruktur darat ini dinilai tetap tidak mampu sepenuhnya menggantikan kapasitas volume yang dimiliki Selat Hormuz.
"Anda memang bisa mengeluarkan beberapa komoditas melalui jalur pipa, tetapi tidak semua hal bisa dialirkan melalui pipa. Kita di sini tidak hanya berbicara tentang komoditas minyak saja yang perlu keluar dari Selat Hormuz," tegas Raanan.
Karakteristik utama dari produk LNG, sebagai contoh, adalah komoditas tersebut harus dimuat ke dalam kapal tanker khusus untuk kemudian diangkut dan didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, Selat Hormuz juga memegang peranan yang sangat krusial bagi distribusi komoditas pupuk dan bahan mentah lainnya.
Akibat tidak adanya jalur alternatif yang sepadan, para pelaku industri pelayaran global kemungkinan besar terpaksa menerima dan beradaptasi dengan kondisi ketat di Selat Hormuz, berbeda dengan sikap menghindari jalur yang mereka lakukan di Laut Merah.
Meskipun demikian, negara-negara eksportir di Timur Tengah terus bergerak cepat mencari lebih banyak alternatif pengiriman darat. UEA, misalnya, dilaporkan tengah mempercepat proyek pembangunan jalur pipa kedua yang dirancang khusus untuk memotong jalur Selat Hormuz, di mana proyek ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2027 mendatang.
Menteri Energi AS Chris Wright menyatakan keyakinannya bahwa tingkat kepentingan Selat Hormuz bagi pasar energi global akan mengalami penurunan drastis pasca-perang, seiring langkah negara-negara Teluk seperti UEA yang gencar membangun lebih banyak pipa alternatif untuk menghindarinya.
"Ini adalah kartu yang hanya bisa Anda mainkan sekali saja. Nantinya akan ada rute-rute lain bagi energi untuk bisa keluar dari kawasan Teluk Persia," pungkas Wright mengomentari aksi blokade Iran.
Wright menambahkan bahwa dunia akan melihat penurunan fungsi strategis dari jalur Selat Hormuz, namun hal itu tidak akan mengurangi signifikansi dari produksi dan pasokan energi yang dihasilkan oleh negara-negara Teluk tersebut.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
