1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan perbaikan total pada sistem perlintasan kereta api di seluruh Indonesia. Langkah itu diambil Presiden menyusul insiden tragis tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam musibah tersebut. Huda menilai, komitmen Presiden untuk mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 triliun guna membenahi ribuan titik perlintasan sebidang adalah langkah konkret yang sudah sangat mendesak.
“Kami dari Komisi V DPR RI sangat mendukung instruksi Presiden Prabowo. Selama ini, kerentanan pada ribuan perlintasan sebidang, khususnya yang tidak terjaga, adalah ancaman laten bagi keselamatan transportasi kita. Anggaran Rp 4 triliun yang disiapkan untuk pembangunan flyover, underpass, serta penguatan pos jaga adalah investasi nyawa yang tidak bisa ditawar lagi,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Politikus PKB ini menjelaskan peristiwa kecelakaan antara KA Argo Bromo dengan KRL PLB 5588A rute Kampung Bandan-Cikarang merupakan peristiwa memprihatinkan. Menurutnya, saat ini kereta api telah menjadi tulang punggung transportasi dan negara telah berinvestasi besar terhadap perbaikan infrastruktur, teknologi persinyalan, hingga prosedur operasional.
“Kalau masih ada kecelakaan yang memicu banyak korban maka perlu ada investigasi serius agar hal itu tidak terulang di masa depan,” katanya.
Huda mempertanyakan mekanisme operasional saat insiden terjadi. Menurutnya, investigasi KNKT harus mengungkap secara transparan mengapa KA Argo Bromo Anggrek tidak berhenti atau memperlambat laju saat KRL 5588A sedang berada di stasiun.
“Apakah ini persoalan sistem signaling yang tidak berfungsi optimal, atau ada kelalaian manusia (human error)? Kita menunggu investigasi resmi. Kejadian ini harus menjadi titik balik untuk merumuskan standar keselamatan yang lebih ketat, seperti yang dilakukan negara-negara maju setelah mengalami kecelakaan kereta,” tegas Huda.
Berdasarkan data Komisi V, lanjut Huda terdapat sekitar 3.000–4.000 perlintasan sebidang di Indonesia, di mana 2.600 titik di antaranya tidak memiliki penjagaan. Huda mendesak pemerintah untuk memprioritaskan titik-titik rawan ini.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat yang melanggar. Negara harus hadir memberikan perlindungan melalui infrastruktur fisik yang aman. Perlintasan JPL 85 di Bekasi Timur saja adalah perlintasan tanpa penjagaan, ini bukti nyata bahwa infrastruktur kita masih tertinggal,” tambahnya.
Di sisi lain, Huda tetap menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat. Ia menyayangkan perilaku nekat pengendara yang sering menerobos palang pintu, yang menurutnya sering menjadi pemicu awal gangguan perjalanan kereta api. Dia berharap insiden di Bekasi Timur menjadi pelajaran terakhir dengan biaya yang begitu besar bagi bangsa ini.
“Negara maju seperti Jepang, Inggris, dan Spanyol pernah mengalami kecelakaan kereta, namun mereka menjadikannya momentum revolusi sistem keamanan. Indonesia juga harus demikian. Pascainsiden Argo Bromo Anggrek, kita tidak boleh lagi ada toleransi terhadap standar keselamatan yang setengah-setengah. Kami akan pastikan anggaran yang diberikan benar-benar terpakai untuk mempercepat modernisasi perkeretaapian kita,” ujar Syaiful Huda.
