Sebuah rumah di Desa Garoga luluh lantak akibat diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sabtu (6/12/2025). Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, menjadi salah satu daerah paling parah terdampak bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Desa itu luluh lantak dan hanya menyisakan hamparan tanah lumpur setelah diterjang banjir bandang dan longsor.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melaporkan kondisi pembelajaran di 52 kabupaten/kota Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) usai terjadinya bencana alam banjir dan longsor. Ia menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI.
“Dari sisi kebijakan pembelajaran, kami melaporkan bahwa pembelajaran di 52 kabupaten-kota terdampak mengalami gangguan dengan komposisi yang berbeda,” kata Mu'ti, di Jakarta pada Senin (8/12/2025).
Di wilayah Provinsi Aceh, ia menyebutkan sebanyak 15 kabupaten/kota belum dapat melaksanakan pembelajaran, sementara tiga wilayah lainnya sudah mulai membuka sekolah secara bertahap. Kemudian di Provinsi Sumatra Utara, Mu'ti mengatakan terdapat dua wilayah yang belum dapat melakukan pembelajaran dan dua wilayah yang baru dapat melakukan sebagian pembelajaran.
Adapun untuk wilayah Provinsi Sumatra Barat, kata dia, sebagian besar wilayah sudah dapat melaksanakan pembelajaran, kecuali sebanyak 93 sekolah di Kabupaten Agam yang masih fokus pada pemulihan kondisi pascabencana hingga tanggal 22 Desember 2025. Oleh karena itu, pihaknya telah mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat melalui berbagai pendekatan mulai 8 Desember 2025.
Berbagai pendekatan itu, lanjutnya, meliputi pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak, pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel, serta penggunaan modul pembelajaran kedaruratan. Ia menambahkan pendampingan guru dan relawan pendidikan juga terus dilakukan untuk membantu proses pembelajaran di tenda-tenda darurat.
Sementara terkait jadwal pelaksanaan ujian akhir semester (UAS), Mu'ti meminta pemerintah daerah (pemda) di tiga wilayah tersebut untuk mengaturnya sesuai kondisi di wilayah masing-masing pascabencana. Ia mengatakan, pihaknya menyerahkan kewenangan terkait jadwal pelaksanaan UAS tersebut kepada pemda dikarenakan pemda lebih mengerti kondisi wilayah masing-masing usai terjadinya bencana alam banjir dan longsor.
sumber : Antara

33 minutes ago
1







































