Nepal Cabut Pembatasan Mobilitas Sementara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah beberapa hari mengalami ketegangan akibat kerusuhan, pembatasan mobilitas sementara yang diberlakukan di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan sejumlah kota lain akhirnya dicabut. Pernyataan ini dikeluarkan dari Kedutaan Besar Rusia di Kathmandu pada Sabtu (13/9/2025).

"Kami informasikan bahwa pembatasan pergerakan sementara di Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur telah dicabut. Namun demikian, akses ke beberapa area di Kathmandu kemungkinan masih dilarang. Mohon ikuti arahan otoritas terkait hal ini," kata Kedubes Rusia melalui Telegram.

Berdasarkan laporan surat kabar Himalayan Times, otoritas Nepal telah mencabut pemberlakuan jam malam setelah mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki dilantik sebagai perdana menteri sementara Nepal. Sementara itu, pada Jumat (12/9/2025), portal Khabarhub melaporkan bahwa Karki telah diambil sumpah jabatan untuk menjadi kepala pemerintahan sementara Nepal.

Langkah-langkah pembatasan di Nepal diberlakukan menyusul kerusuhan massal yang melanda Ibu kota Asia Selatan tersebut pada awal pekan, yang menewaskan 34 orang dan melukai lebih dari 1.300 orang. Kerugian fasilitas umum maupun pribadi diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp22,9 triliun).

Sebelumnya pada 4 September, otoritas Nepal sempat memblokir media sosial karena melewati tenggat registrasi di Kementerian Komunikasi. Pemblokiran itu dicabut setelah terjadi aksi protes yang meluas tersebut. Perdana Menteri Nepal Sharma Oli menyatakan mundur dari jabatannya pada Selasa (9/9/2025) setelah para demonstran menyerbu parlemen dan membakar rumah sejumlah pejabat tinggi di ibu kota Kathmandu, yang memicu polisi menembakkan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam ke arah massa. Puluhan pengunjuk rasa dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka akibat peristiwa tersebut.

sumber : Sputnik/RIA Novosti-OANA