Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI) DPW Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja sama dengan BPD DIY Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, sukses menyelenggarakan kegiatan "Economic Syariah Outlook 2026".
Mengangkat tema "Sustainabilitas Perbankan Syariah di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Nasional: Tantangan dan Peluang", acara ini digelar di Hotel Tara Yogyakarta pada Rabu (29/10).
Analisis Prospek dan Ketidakpastian Ekonomi
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber kredibel. Salah satunya adalah Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta. Ia memaparkan analisis komprehensif mengenai prospek ekonomi nasional dan arah perkembangan perbankan syariah pada tahun 2026.
Narasumber lainnya yang turut memberikan pemaparan adalah Priyonggo Suseno, Wakil Ketua MES DIY dan Direktur Pusat Pengkajian Ekonomi UII, serta Hermanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY.
Dalam paparannya, Prof. Edy menyoroti kondisi perekonomian nasional yang masih dibayangi ketidakpastian global, baik akibat tensi politik internasional, potensi perang dagang, maupun tekanan inflasi global yang berdampak pada kinerja ekonomi domestik.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,3%, namun lembaga-lembaga kredibel dunia seperti IMF dan Bank Dunia memproyeksikan di bawah 5%. Ini menunjukkan ketidakpastian yang masih tinggi,” ujar Prof. Edy.
Resiliensi Perbankan Syariah dan Kritik Kebijakan
Menurut Prof. Edy, perbankan syariah tetap memiliki daya tahan (resiliensi) lebih baik dibandingkan perbankan konvensional, sebagaimana terbukti pada masa krisis 1998. Prinsip pembagian hasil dan basis aset riil menjadikan sistem perbankan syariah lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi. Namun, sektor ini tidak sepenuhnya imun dari tekanan makroekonomi.
Prof. Edy juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terutama terkait kebijakan merger antar-BPRS dalam satu kepemilikan.
“Kewajiban merger ini bagi sebagian BPRS ibarat ‘kawin paksa tanpa insentif’, karena dibebani biaya dan konsekuensi berat yang bisa menekan daya saing mereka,” jelasnya.
Selain itu, rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah juga menjadi hambatan serius. Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan syariah Indonesia baru mencapai 39,11%, sementara inklusi keuangan syariah hanya 12,88%. “Artinya, dari 100 orang Indonesia, baru sekitar 13 yang benar-benar memanfaatkan layanan keuangan syariah,” tambah Ketua MES DIY ini.
Ekosistem Halal dan Potensi Global
Sementara itu, Priyonggo menegaskan bahwa ekosistem ekonomi Islam Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, baik di sektor keuangan syariah, keuangan sosial, maupun industri halal.
“Keuangan syariah kita tumbuh di atas rata-rata konvensional, dengan likuiditas dan permodalan yang semakin kuat,” ujarnya, merujuk pada data OJK 2025 yang mencatat rasio CAR bank syariah mencapai 25,02% dan ROA meningkat menjadi 1,96%.
Priyonggo menyoroti pula peluang besar sektor industri halal yang terus tumbuh dan menempatkan Indonesia pada posisi strategis di kancah global. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Indicator 2024, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dan hanya terpaut 64,2 poin dari Arab Saudi. “Dengan penguatan ekosistem halal, digitalisasi, dan peningkatan daya saing produk, Indonesia berpotensi masuk tiga besar dunia dalam waktu dekat,” jelasnya.
Ia juga membandingkan strategi sukses negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi. Malaysia dinilai berhasil karena kolaborasi lintas lembaga dan dukungan kebijakan yang kuat dalam pengembangan Islamic finance dan pariwisata ramah Muslim. Sementara itu, Arab Saudi unggul dalam penerapan teknologi, seperti integrasi kecerdasan buatan dalam industri keuangan dan layanan haji.
Kinerja Ekonomi dan Perbankan DIY Tetap Kuat
Di sisi lain, Hermanto dari BI DIY, memaparkan bahwa ekonomi DIY tahun 2025 tumbuh sebesar 5,49% (year-on-year) dan diproyeksikan akan tetap kuat pada kisaran 4,9–5,7% (year-on-year) di tahun 2026. Inflasi daerah juga diperkirakan terkendali dalam rentang 1,81–2,81%, sejalan dengan target nasional.
“Aktivitas domestik, peningkatan kunjungan wisatawan, dan stimulus fiskal pemerintah menjadi faktor utama penggerak ekonomi DIY,” ujarnya.
Dari sisi perbankan, kinerja intermediasi di DIY terjaga dengan baik. Kredit perbankan konvensional tumbuh 6,37% (year-on-year), sementara pembiayaan perbankan syariah meningkat 5,82% (year-on-year) dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing atau NPF) hanya 1,76%, jauh di bawah ambang batas 5%. Struktur pembiayaan syariah masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi sebesar 58,3%, diikuti investasi dan modal kerja.
Sektor pariwisata dan pendidikan tinggi tetap menjadi penggerak utama ekonomi Yogyakarta. Kedua sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), masing-masing 65,67% untuk pariwisata dan 8,13% untuk pendidikan tinggi. “Sinergi antara perbankan, pemerintah daerah, dan kampus menjadi peluang besar untuk memperluas pembiayaan inklusif, termasuk KUR tematik pariwisata dan pendidikan,” papar Hermanto.
Kegiatan Economic Syariah Outlook 2026 ini menjadi wadah refleksi dan diskusi strategis bagi pelaku industri keuangan syariah di Yogyakarta dan sekitarnya untuk memperkuat ketahanan, memperluas jaringan, serta menyusun langkah konkret menghadapi dinamika ekonomi tahun mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
