11 hours ago
3
Petani menyemprot tanaman tomatnya dengan pupuk cair di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad (23/11/2025). Dinas Pertanian Sigi mencatat hingga September 2025, realisasi pupuk bersubsidi jenis NPK telah mencapai 73 persen dari total alokasi 10.500 ton pada tahun 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan tujuh pabrik pupuk baru akan dibangun oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam lima tahun ke depan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rembuk Tani dan Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
“Nilai subsidi pupuk relatif tetap, sekitar Rp 45 triliun hingga Rp 45,5 triliun, dan kemungkinan hanya naik tipis menjadi sekitar Rp 46 triliun. Namun, dengan efisiensi dan kebijakan yang tepat, harga bisa turun dan pabrik baru tetap dibangun,” kata Zulkifli Hasan di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (19/12/2025).
Ia menegaskan keberhasilan kebijakan ini merupakan hasil kajian mendalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian disetujui Presiden. Salah satu kunci efisiensi tersebut adalah penyaluran subsidi di awal, sehingga beban bunga pabrik pupuk dapat ditekan.
Dengan sistem baru ini, Pupuk Indonesia mampu membangun satu pabrik baru setiap tahun dengan target lima hingga tujuh pabrik dalam lima tahun tanpa menambah beban subsidi negara.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan tahun 2025 menjadi momentum bersejarah bagi sektor pertanian nasional, khususnya dalam distribusi pupuk.
“Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melakukan deregulasi distribusi pupuk. Petani di seluruh Indonesia akan lebih mudah mengakses pupuk, dan efisiensi yang kami capai akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga 20 persen,” jelasnya.
Ia menyampaikan forum rembuk tani menjadi ruang strategis bagi petani untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan BUMN pupuk, sekaligus memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran.
sumber : ANTARA
