Pengusaha Teriak, 70% Hotel di Jakarta Mau PHK-Ini Biang Keroknya

1 day ago 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri perhotelan dan restoran tidak dalam kondisi baik. Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) melaporkan 70% pengusaha hotel dan restoran Jakarta berencana melakukan efisiensi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua PHRI DKI Jakarta Sustrisno Iwantono memperkirakan pengusaha akan mengurangi 10-30% dari total jumlah karyawan, melalui konferensi pers, beberapa waktu lalu.

Kalau situasi seperti ini terus terjadi tanpa solusi dari pemerintah, maka banyak pengusaha tidak punya pilihan selain mengurangi jumlah karyawan," ujar Sutrisno dikutip Sabtu (31/5/2025).

Rencana PHK massal ini muncul di tengah kombinasi tekanan yang makin berat, seperti penurunan okupansi hotel secara drastis, sementara biaya operasional terus naik. Tarif air PDAM meningkat hingga 71%, gas industri naik 20%, dan UMP naik 9% tahun ini. Margin keuntungan pun makin menipis.

Menurut Sutrisno, langkah efisiensi pun sudah mulai dilakukan oleh hotel. Dari survei PHRI, pemangkasan tenaga kerja terutama menyasar pekerja kontrak dan harian lepas dan beberapa hotel bahkan menghentikan sementara seluruh proses rekrutmen.

Sementara, perwakilan pelaku usaha restoran, Baskoro, menyebut belum ada PHK dilakukan, namun rekrutmen tenaga baru dan program magang dihentikan.

"Kami tidak rekrut orang baru, tidak terima magang dulu. Semua kami tahan," ucapnya.

PHRI mengingatkan, jika PHK terjadi secara luas, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor lain. Pasalnya, industri hotel dan restoran menyerap lebih dari 603.000 tenaga kerja di Jakarta dan menyumbang sekitar 13% Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.

"PHK ini bukan cuma soal hotel, tapi juga akan memukul petani, UMKM, logistik, hingga pelaku seni yang selama ini bergantung pada industri pariwisata perkotaan," tambah Sutrisno.

Untuk itu, PHRI mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret. Mereka mengusulkan pelonggaran anggaran perjalanan dinas dan rapat, penyesuaian tarif energi, serta penyederhanaan regulasi perizinan dan sertifikasi agar beban usaha tidak makin berat.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025 terhadap anggotanya, dihasilkan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat okupansi sepanjang kuartal I 2025.

Dari hasil survei tersebut, dinyatakan bahwa sebanyak 70% responden dalam survei BPD PHRI DK Jakarta menyatakan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan.

Menurut Sutrisno, kini industri hotel dan restoran tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif.

Menurut hasil survei, responden memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10% hingga 30%.

Selain itu, 90% responden berpotensi bakal melakukan pengurangan daily worker, dan 36,7% responden akan melakukan pengurangan staf. Padahal jika menilik data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta. Industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13%.

Jika kondisi ini terus terjadi, maka penurunan kinerja sektor ini juga membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata.

Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan jumlah hotel di Indonesia dari 2023 ke 2024 sebesar 11%. Jika potensi penurunan okupansi terjadi, hal ini dapat berpotensi berkurangnya jumlah hotel di Tanah Air akibat kebangkrutan.

(dce)

Saksikan video di bawah ini: