Harianjogja.com, JAKARTA—Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkap adanya empat perusahaan di sejumlah daerah yang menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan.
Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Temuan itu diperoleh setelah Said bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan serikat pekerja melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah kawasan industri di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta untuk memetakan potensi PHK yang dipicu fluktuasi nilai tukar serta gangguan rantai pasok global.
"Kunjungan kerja ini untuk memastikan apakah ada potensi ancaman PHK terhadap perusahaan-perusahaan terdampak dengan fluktuasi kurs dan perang Iran melawan AS-Israel," kata Said dalam konferensi pers pada Minggu (21/6/2026).
Menurut dia, hasil pemantauan menunjukkan sejumlah perusahaan yang bergantung pada pasar ekspor maupun bahan baku impor mulai merasakan dampak langsung dari gejolak global. Penurunan permintaan dari luar negeri serta meningkatnya biaya produksi menjadi faktor utama yang mengancam keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.
"Hasil temuan tersebut memang benar akibat perang Iran lawan AS Israel tidak kunjung berhenti dan ketidakpastian dunia itu memengaruhi produksi, terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan di Indonesia dengan bahan bakunya impor. Perusahaan-perusahaan di kedua situasi ini lah yang terdampak," katanya.
Said menjelaskan, perusahaan berorientasi ekspor seperti industri garmen dan alas kaki menghadapi penurunan permintaan pasar internasional. Sementara itu, industri yang mengandalkan bahan baku impor harus menanggung kenaikan biaya akibat gangguan rantai pasok dan fluktuasi kurs.
"Jadi perang ini memukul daya beli masyarakat dan memukul produksi dari perusahaan-perusahaan," ujarnya.
Atas temuan tersebut, Said menyatakan akan melaporkan kondisi terkini kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara, serta pimpinan DPR RI guna mencari langkah mitigasi yang dapat mencegah gelombang PHK lebih luas.
PT Pakerin Mojokerto Terancam PHK 2.500 Pekerja
Perusahaan pertama yang menjadi perhatian adalah PT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur. Produsen kertas tersebut disebut telah menghentikan sekitar 80 persen aktivitas produksinya sehingga sekitar 2.000 pekerja tidak lagi aktif bekerja.
"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di-PHK," kata Said.
Ia menjelaskan, persoalan utama perusahaan berasal dari dana modal kerja sebesar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun yang tersimpan di Bank Prima. Setelah bank tersebut dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dana perusahaan berada di bawah pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga operasional perusahaan terganggu.
"Akibatnya produksi tak bisa jalan, karena uang [modal] dikuasai LPS. Buruh sudah hampir 1 tahun lebih mendekati 2 tahun tidak lagi bekerja," kata Said.
Menurutnya, perusahaan kini memiliki dua opsi, yakni melanjutkan usaha dengan dukungan modal atau melakukan PHK terhadap ribuan pekerja. Pemerintah juga disebut akan berkoordinasi dengan LPS terkait persoalan tersebut.
PT Feng Tai Bandung Dirumahkan 4.000 Karyawan
Temuan berikutnya berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yakni PT Feng Tai yang bergerak di industri alas kaki. Perusahaan tersebut berpotensi melakukan PHK terhadap sekitar 4.000 pekerja yang saat ini telah dirumahkan.
"Saat ini, 4.000 karyawan sudah dirumahkan. Penyebabnya berdasarkan temuan awal, menyatakan bahwa orderan sepatu Nike ke PT Feng Tai sudah selesai sehingga menunggu orderan berikutnya," ujar Said.
Selain berakhirnya pesanan dari Nike, perusahaan juga menghadapi kendala pasokan bahan baku yang terdampak situasi geopolitik global.
Industri Komponen Otomotif Pasuruan dan Mojokerto Tertekan
Said juga menemukan potensi PHK di sektor komponen otomotif yang beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto. Menurutnya, sejumlah perusahaan menghadapi tekanan akibat perubahan strategi bisnis perusahaan induk di Jepang.
Selain melakukan diversifikasi ke kendaraan listrik, beberapa principal Jepang disebut mulai memindahkan sebagian produksi ke Vietnam yang dinilai lebih agresif mengembangkan industri kendaraan listrik. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi aktivitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.
Persoalan Ketenagakerjaan di PT Amos Jakarta
Perusahaan lain yang turut menjadi perhatian adalah PT Amos, perusahaan asal Korea Selatan yang beroperasi di kawasan Cilincing, Jakarta. Said mengungkapkan sebelumnya terdapat persoalan keterlambatan pembayaran gaji karyawan hingga empat bulan serta kendala kepesertaan BPJS Kesehatan pekerja.
Meski demikian, ia menyebut persoalan di PT Amos telah mulai ditangani pemerintah melalui berbagai langkah mitigasi sehingga kondisi perusahaan saat ini dinilai lebih terkendali dibandingkan sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
