Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Harianjogja.com, JAKARTA — Polemik larangan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi kian memanas dan menarik perhatian publik. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan parlemen akan turun tangan dengan meminta penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait guna meluruskan isu yang berkembang di masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Selasa (12/5/2026). Ia menegaskan bahwa DPR tidak akan tinggal diam terhadap polemik yang berpotensi memicu kegaduhan publik, apalagi jika menyangkut isu sensitif.
“Harus ditindaklanjuti dengan baik. DPR akan meminta komisi terkait untuk meminta penjelasan mengenai hal ini,” ujarnya.
DPR Dalami Konten Film yang Jadi Sorotan
Meski belum mengetahui secara detail isi film Pesta Babi, Puan mengaku telah mendengar bahwa judul maupun narasi dalam film tersebut memuat unsur sensitif. Hal inilah yang kemudian memicu reaksi beragam dari masyarakat, termasuk munculnya ajakan pelarangan nobar di sejumlah daerah.
Menurutnya, jika benar terdapat konten yang berpotensi menyinggung atau berdampak negatif, maka perlu ada langkah antisipatif yang tepat. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pendekatan yang sesuai aturan hukum, bukan sekadar reaksi spontan.
“Kalau memang ada hal sensitif dan tidak baik, tentu harus diantisipasi dengan mekanisme yang benar,” katanya.
Pemerintah Tegaskan Larangan Tak Bisa Sepihak
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film, termasuk kegiatan nobar, tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Menurut Pigai, pembatasan terhadap karya film hanya bisa dilakukan melalui mekanisme resmi yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk melalui keputusan pengadilan atau lembaga berwenang.
“Tidak boleh ada pihak yang melarang tanpa kewenangan hukum. Semua harus melalui proses yang sah,” tegasnya.
Isu Sensitif dan Kebebasan Berekspresi
Kasus ini kembali membuka diskusi tentang batas antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas sosial di Indonesia. Di satu sisi, film sebagai karya seni memiliki ruang ekspresi yang dilindungi. Namun di sisi lain, konten yang dianggap menyinggung kelompok tertentu juga bisa memicu konflik sosial.
DPR pun dinilai memiliki peran strategis untuk menjembatani polemik ini agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Klarifikasi dari pembuat film, lembaga sensor, hingga pemerintah menjadi krusial untuk memberikan kepastian informasi kepada publik.
Publik Diminta Tidak Terprovokasi
Seiring viralnya isu ini di media sosial, masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada penjelasan resmi. Pemerintah dan DPR diharapkan segera memberikan kejelasan agar polemik tidak terus bergulir liar.
Dengan langkah DPR yang akan memanggil pihak terkait, publik kini menanti kejelasan: apakah film Pesta Babi benar bermasalah, atau hanya menjadi korban persepsi yang berkembang di ruang digital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
