3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (17/6/2026).
Usulan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat memaparkan kebutuhan anggaran Polri tahun depan. Menurut dia, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah masih berada di bawah kebutuhan ideal institusi.
“Pagu indikatif Polri untuk Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun yang telah memenuhi 66 persen dari kebutuhan ideal anggaran Polri Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 178,6 triliun,” kata Dedi.
Dedi menjelaskan, setelah dilakukan rasionalisasi dengan memperhitungkan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS, kebutuhan ideal anggaran Polri meningkat menjadi Rp 184 triliun.
“Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027, masih terdapat kekurangan Rp 66,1 triliun,” katanya.
Polri kemudian mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
Dedi juga menyebut tema penyusunan RKA Polri 2027 adalah "Polri Siap Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri".
Prioritas yang disusun meliputi penguatan sinergi dengan masyarakat, peningkatan transparansi penanganan perkara, layanan digital, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga modernisasi teknologi kepolisian berbasis big data dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
Dari total pagu indikatif Rp 118 triliun, alokasi terbesar diarahkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 72,3 triliun, disusul modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana sebesar Rp 25,1 triliun.
Salah satu poin dalam usulan tambahan anggaran tersebut adalah kebutuhan persiapan pengamanan Pemilu 2029.
“Mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka stabilitas keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional dan mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pemilu Tahun 2029,” kata Dedi.
