5 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sistem iqtha pada masa Dinasti Ayyubiyah diberikan sebagai imbalan atas jasa dan pengabdian militer. Namun, iqtha tersebut bukanlah hak kepemilikan yang bersifat turun-temurun.
Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Muslim Sedunia, Dr Ali Muhammad ash-Shallabi, menjelaskan dalam laman resminya tentang sistem ini, dikutip Selasa (8/9/2026).
Pemberian iqtha oleh sultan Ayyubiyah juga tidak berarti bahwa tanah pertanian diserahkan menjadi milik pribadi penerimanya.
Demikian pula, penerima iqtha tidak serta-merta berhak menikmati hasil dari wilayah tersebut untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Pada dasarnya, pemberian iqtha hanya memberikan hak kepada penerimanya untuk memungut sejumlah pajak tertentu bagi dirinya dan para prajuritnya.
Sebagai imbalannya, ia berkewajiban menjalankan sejumlah tugas sipil dan militer yang telah ditetapkan.
Salah satu tokoh yang menerapkan sistem ini adalah Salahuddin al-Ayyubi. Ia mulai membagikan tanah-tanah di Mesir dalam bentuk iqtha.
Sebagian diberikan kepada anggota keluarganya, sementara sebagian lainnya diberikan kepada para amir dan panglima militernya.
Ayahnya, Najmuddin, misalnya, diberi iqtha berupa wilayah Alexandria, Damietta, dan al-Buhairah. Sementara saudaranya, Syamsuddin Turansyah, memperoleh Qush, Aswan, dan Aydhab.
Hal ini diperkuat oleh keterangan al-Maqrizi dalam al-Khithath. Ia menyebutkan bahwa sejak masa Salahuddin Yusuf bin Ayyub hingga zamannya, seluruh tanah di Mesir pada dasarnya telah dibagi menjadi iqtha untuk sultan, para amir, dan pasukan mereka. (Al-Khithath, 1/97).
