2 hours ago
3
Hashim Djojohadikusumo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar seluruh BUMN yang memiliki lahan wajib melaksanakan program perumahan sosial demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
Perumahan sosial yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah program pembangunan rumah subsidi untuk rakyat Indonesia. Tujuannya untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat dengan memanfaatkan lahan-lahan BUMN.
Program ini diharapkan akan meluaskan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Pemerintah juga memperkenalkan KUR Perumahan senilai Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
Program ini menyasar masyarakat kecil dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli rumah dengan harga terjangkau sesuai gaji yang diterima setiap bulan. Program perumahan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat sektor perumahan rakyat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Program ini diharapkan menekan angka kesenjangan (backlog) kepemilikan rumah. Data resmi dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menyebutkan backlog perumahan adalah sekitar 9,9 juta unit. Dasarnya adalah perhitungan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah.
Perumahan sosial merupakan bukti negara hadir memfasilitasi warga untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Program ini merupakan bukti negara berupaya memenuhi hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Memiliki rumah yang layak adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negaranya memiliki akses ke perumahan yang memadai.
Keterlibatan negara dalam hal ini juga meningkatkan kualitas hidup secara luas. Memiliki rumah yang layak dapat meningkatkan kualitas hidup warga negara, termasuk kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial.
Dengan semakin banyak warga memiliki rumah, negara akan semakin cepat mendorong stabilitas sosial. Akses ke perumahan yang layak dapat membantu mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan konflik sosial.
Hal itu juga meningkatkan produktivitas. Warga negara yang memiliki rumah yang layak cenderung lebih produktif dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.
Kepemilikan rumah juga berdampak terhadap pelestarian lingkungan. Perumahan yang layak dapat membantu mengurangi masalah lingkungan, seperti kemacetan, polusi, dan kerusakan lingkungan.
sumber : Antara
