Harianjogja.com, KULONPROGO—Pihak sekolah dan dinas di Kulonprogo mengakui diminta untuk merahasikan jika terjadi keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu tertuang dalam poin Memorandum of understanding (MoU) antara pengelola MBG dengan pihak sekolah.
Terdapat tujuh poin dalam MoU tersebut, di poin terakhir menyatakan untuk menjaga kerahasiaan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan, ketidaklengkapan isi dalam paket makanan, dan kondisi lainnya yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program MBG.
Kepala SMPN 3 Wates, Tugino mengakui adanya MoU itu disepakati kedua belah pihak setelah pelaksanaan MBG berlangsung dua pekan di sekolahnya. Adapun SMPN 3 Wates memulai uji coba MBG Juni lalu dan pelaksanaannya dari Juli sampai sekarang masih berlangsung.
BACA JUGA: Pemkot Jogja Minta Jumilah Dampingi Pengelolaan Sampah
Tugino menilai dalam kata merahasiakan di poin ketujuh agar mengutamakan kepastian terlebih dahulu jika adanya kejadian keracunan. "Mencari solusi penyelesaian bersama. Ada kejadian luar biasa, pihak pertama mencari penyelesaian dan pihak kedua bersama-sama mencari jalan ke luar," katanya kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
"Saya kira kalau terkait mempublikasikan itu kan harus mengingat kepastian, kalau belum pasti kita mempublikasikan tidak valid toh," katanya.
SMPN 3 Wates juga turut terjadi keracunan pada 31 Juli lalu yang memakan korban sampai 400-an siswa dari beberapa sekolah Kulonprogo tersebut. Tugino mengaku imbas kejadian tersebut tidak pernah ada teguran meski pun dugaan keracunan karena MBG tersebut tersebar luas informasi peristiwanya sehingga banyak diketahui masyarakat.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kulonprogo (Disdikpora), Nur Hadiyanto tidak membantah adanya laporan mengenai klausul kerahasiaan dalam MoU antar sekolah dengan penyedia MBG. Menurutnya klausul untuk sekolah merahasiakan kejadian luar biasa akibat MBG sudah diterima Disdikpora Kulonprogo.
Laporan tersebut didapat instansinya dari masyarakat melalui berbagai saluran informasi yang masuk. "Meskipun belum ada laporan resmi langsung dari kepala sekolah yang bersangkutan," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Nurhady ini mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap program MBG demi keselamatan siswa ini. Ia memastikan akan segera melakukan klarifikasi dan evaluasi mendalam terhadap seluruh perjanjian kerja sama penyediaan MBG di sekolah-sekolah Kulonprogo.
BACA JUGA: Jalan Wukirsari Imogiri Bantul Masuk Prioritas Perbaikan di 2026
"Transparansi dan keselamatan siswa adalah prioritas utama kami, sehingga setiap klausul yang berpotensi menghambat penanganan masalah kesehatan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Nurhady meminta kepada seluruh kepala sekolah di Kulonprogo segera melaporkan secara resmi apabila ada MoU untuk merahasiakan kejadian luar biasa akibat MBG. Menurutnya itu menjadi penting agar dapat segera ditangani dengan cepat demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
