Pembagian MBG di SMPN 3 Imogiri. Dok SMPN 3 Imogiri
Harianjogja.com, BANTUL— Isu adanya kesepakatan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait kewajiban menjaga kerahasiaan jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) turut ditanggapi oleh dua sekolah di Kabupaten Bantul.
Kepala SMPN 3 Imogiri, Supriyatmi, tidak menampik bahwa sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan, pihak sekolah memang menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) dengan penyedia layanan. Isi MoU tersebut antara lain mengatur tentang kerahasiaan apabila muncul persoalan yang berkaitan dengan distribusi makanan.
BACA JUGA: DPD RI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
“Kalau perjanjiannya memang di awal ada MoU, ya. Tapi bukan berarti harus menutup-nutupi. Intinya, kalau ada kejadian luar biasa jangan langsung di-blow up ke mana-mana, tapi ditangani dulu secara internal. Dicari penyebabnya, lalu solusi terbaiknya apa. Pemahaman saya begitu,” jelas Supriyatmi, Rabu (24/9/2025).
Ia menerangkan, surat perjanjian itu diterima pihak sekolah sebelum program MBG benar-benar dijalankan. Salah satu poin di dalam dokumen tersebut menyebutkan bahwa jika terjadi KLB seperti keracunan atau adanya kekurangan paket makanan, pihak sekolah berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi sampai penyedia menemukan jalan keluar terbaik.
Kedua pihak juga bersepakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama agar program tetap berjalan lancar. Meski ada klausul itu, Supriyatmi memastikan sampai saat ini pelaksanaan program MBG di SMPN 3 Imogiri tidak pernah bermasalah.
“Aman dan baik. Dari pihak penyedia juga setiap hari menyampaikan laporan dengan keterangan nilai gizinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekolah juga diberi ruang untuk menyesuaikan menu ketika ada kegiatan tertentu.
“Kalau ada kegiatan outdoor, misalnya olahraga, biasanya kami request agar diganti snack atau makanan kering. Kalau masih sekitar sekolah dan terjangkau, tetap diantar dan ada jurnalnya. Jadi sejauh ini berjalan baik,” terangnya.
Supriyatmi juga menegaskan sekolah selalu terbuka saat diminta laporan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora). “Kalau Disdikpora meminta keterangan, kami selalu memberikan. Biasanya kalau ada form yang harus diisi, ya kami isi,” katanya.
Meski begitu, ia mengaku belum bisa memaparkan secara rinci seluruh isi MoU tersebut. “Poinnya banyak sekali. Nanti akan saya lihat lagi rinciannya,” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Harian Jogja telah berusaha menghubungi penyedia MBG dari SPPG yang bekerja sama dengan SMPN 3 Imogiri. Namun, pihak terkait belum memberikan tanggapan.
Diketahui, sekolah tersebut mendapatkan suplai MBG dari SPPG wilayah Selopamioro 2.
Terpisah, salah satu tenaga pendidik jenjang SMP di wilayah Bantul yang enggan disebut identitasnya, mengaku pihaknya juga sempat mendapatkan perjanjian serupa seperti yang terjadi di SMPN 3 Imogiri.
"MBG di sekolah kami sudah berjalan dari beberapa bulan yang lalu. Seingat saya, kami juga mendapatkan perjanjian yang sama seperti yang jenengan sampaikan tadi," terangnya singkat kepada Harianjogja.com.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
