3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan pagu anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) tahun 2026 sebesar Rp233,3 miliar. Anggaran tersebut tidak mengalami perubahan dari nota keuangan dan RAPBN 2026, meski Bapanas sempat mengajukan tambahan anggaran belanja hingga puluhan triliun rupiah untuk program bantuan pangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, alokasi anggaran Bapanas untuk tahun 2026 masih sesuai dengan rancangan awal.
"Alokasi Anggaran Belanja Badan Pangan Nasional sebesar Rp233,3 miliar, yang mana alokasi anggaran tersebut tidak mengalami perubahan sebagaimana tergantung dalam nota keuangan serta RAPBN tahun 2026," ujar Abdul Kharis dalam rapat dengar pendapat bersama Bapanas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, meskipun usulan tambahan anggaran Bapanas tahun depan belum terakomodir, Komisi IV DPR RI tetap meminta lembaga tersebut untuk memaksimalkan rencana kerja.
"Meskipun usulan tambahan Anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2026 belum terakomodir, Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk menyusun rencana kerja dan program secara optimal, sehingga mampu menjawab tantangan dan pelaksanaan kebijakan pangan, serta mampu menjamin ketersediaan pangan yang aman, terisi, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Bapanas Usul Tambahan Rp22,53 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya sudah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,53 triliun di luar pagu yang diketok DPR. Tambahan anggaran itu ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), serta implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.
"Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2026 sebesar Rp233,29 miliar. Kemudian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 2, 5 dan 7, serta implementasi Inpres 6 tahun 2025, kami sebenarnya mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp22,53 triliun untuk tahun 2026," kata Arief.
Arief menjelaskan, usulan anggaran jumbo itu mencakup penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) senilai Rp2,04 triliun, bantuan pangan beras sebesar Rp20,46 triliun, dan bantuan bencana alam Rp17,9 miliar. Rinciannya, SPHP akan menyalurkan beras 1,2 juta ton, jagung 250 ribu ton, dan kedelai 100 ribu ton. Sedangkan bantuan pangan beras direncanakan menjangkau 18 juta penerima manfaat selama 6 bulan dengan jatah 10 kilogram per bulan.
"Kenapa ini kami perlukan, supaya badan pangan itu tidak terlihat unplanned, atau tidak memiliki rencana untuk stabilisasi, kemudian pengeluaran stock refreshment Bulog, itu harusnya satu paket, pimpinan (rapat). Jadi antara penugasan penyerapan dan pengeluaran harusnya satu paket. Sehingga kami ajukan seperti ini," terang dia.
Arief pun mencontohkan, pada tahun 2025 ini saja, Bapanas juga harus menyesuaikan kebutuhan anggaran mendadak untuk program bantuan pangan.
"Terbukti di tahun 2025 ini, diskusi kami dengan para pimpinan dan anggota Komisi IV lainnya, tahun ini juga sama, jadi Rp5 triliun dipakai untuk bantuan pangan 365 ribu ton, 1,3 juta ton SPHP. Jadi menyusul terus," ujarnya.
Karena itu, ia berharap ada ruang untuk kembali membahas usulan tambahan anggaran Bapanas, agar program pangan nasional bisa lebih terencana.
"Alangkah baiknya, izin pimpinan, apabila ada kesempatan berikutnya, kami bisa dianggarkan untuk 2026, sehingga terencana," tambah Arief.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa hingga saat ini Bapanas juga belum mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Kemudian tahun 2026, Badan Pangan Nasional belum memperoleh alokasi DAK. Oleh karena itu, mengusulkan DAK Rp482 miliar," ucapnya.
Arief menutup dengan menyampaikan kesiapan Bapanas untuk menerima arahan lebih lanjut.
"Bapak-Ibu pimpinan dan segenap anggota Komisi IV DPR RI. Kami sangat terbuka terhadap masukan yang konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bapanas Minta Tambah Anggaran Jadi Tembus Rp16 Triliun, Ini Alasannya
