Tersangka Korupsi, Bos Sritex Iwan S Lukminto Ditahan di Rutan Salemba

2 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan status Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) 2014-2023 yang sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kredit perbankan. Kejagung juga menahan Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta tahun 2020 Zainuddin Mappa dan pejabat PT Bank BJB berinisial DS yang menjabat sebagai Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial tahun 2020.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti yang cukup kuat dalam pemberian kredit secara melawan hukum. Kejagung menahan ketiganya di Rutan Salemba, Jakarta.

"Tersangka DS, Tersangka ZM, dan Tersangka ISL dilakukan penahanan Rutan selama 20 (dua puluh) hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025," ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, di Kejagung pada Rabu malam, (21/5/2025).

Lebih detil Abdul Qohar menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp3.588.650.808.028,57 (Rp3,58 triliun).

Rinciannya Sebagai Berikut:

  • Bank Jateng sebesar Rp395.663.215.800.
  • Bank BJB, Bank Banten dan Jawa Barat sebesar Rp543.980507.170.
  • Kemudian untuk Bank DKI sebesar Rp149.785.018,57.
  • Bank Sindikasi yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI dan LPEI jumlah seluruhnya adalah Rp2,5 triliun.

Perkembangan penanganan perkara, dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari Bank Jabar dan Bank DKI kepada PT Sritex. (CNBC Indonesia/Romys)Foto: Perkembangan penanganan perkara, dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari Bank Jabar dan Bank DKI kepada PT Sritex. (CNBC Indonesia/Romys)
Perkembangan penanganan perkara, dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit dari Bank Jabar dan Bank DKI kepada PT Sritex. (CNBC Indonesia/Romys)

Selain pemberian kredit terhubung di atas, Sritex juga mendapatkan pemberian kredit dari 20 Bank Swasta. Ada pun kasus pemberian kredit bank tersebut dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan adanya kerugian keuangan negara.

Dari laporan keuangan, Sritex telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai US$1.008.000.000 atau setara dengan Rp15,65 triliun pada tahun 2021. Padahal sebelumnya di 2020, Sritex masih mencatat keuntungan setara dengan Rp1,24 triliun.

"Jadi ini ada keganjilan dalam satu tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan," ucapnya.

"Inilah konsentrasi dari teman-teman penyidik," imbuhnya.

Kemudian Sritex dan entitas anak perusahaannya memiliki kredit dengan nilai total understanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar Rp3.588.000.000 dan Rp650.808.028,57. Utang tersebut kepada beberapa bank pemerintah, baik bank Himbara yaitu himpunan bank milik negara maupun bank milik pemerintah daerah. Bukan hanya itu, Sritex juga mendapatkan pemberian kredit dari 20 bank swasta.

Kemudian dalam pemberian kredit kepada Sritex, ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI dan DS selaku pimpinan divisi korporasi dan komisaris komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBB) telah memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah tidak punya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga.

Abdul Qohar menjelaskan lembaga pemeringkat Moody's melaporkan Sritex hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitor yang memiliki peringkat A.

Yang seharusnya dilakukan sebelum diberikan finalis kredit sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan standar operasional prosedur Bank serta Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian.

"Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank DKI Jakarta terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagai tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya," tegas dia.

"Bahwa kredit yang diberikan oleh PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk saat ini macet dengan kol lima dan aset perusahaan tidak bisa dieksekusi untuk menutupi nilai kerugian negara karena nilai lebih kecil dari nilai pemberian pinjaman kredit serta tidak dijadikan sebagai jaminan atau agunan," tuturnya.

Sementara itu, diperoleh fakta bahwa Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan nomor perkara 2/PDT.SUS /homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

"Bahwa akibat adanya pemberian kredit setelah mohon hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten dan PT Bank TKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk telah mengakibatkan adanya kerugian pembangunan negara Dari total nilai outstanding atau target yang belum dilunasi sebesar Rp3,58 Triliun," tandasnya.


(wur/wur)

Saksikan video di bawah ini:

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Lukminto Jadi Tersangka Korupsi

Next Article Video: Sritex Tetap Dinyatakan Pailiti, Buruh Bakal Geruduk Istana

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|