Tiba-Tiba Zulhas Belain Bahlil Soal Kisruh Tambang Nikel Raja Ampat

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tiba-tiba angkat bicara dan membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait polemik izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Pak Bahlil tadi tepuk tangannya banyak. Rame tadi saya dengar. Padahal izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan. Beliau ini tidak salah sebenarnya," kata Zulhas dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Pernyataan Zulhas itu langsung menyoroti tudingan-tudingan yang sempat mengarah ke Bahlil ihwal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Zulhas menekankan, Bahlil bukan pihak yang menerbitkan izin-izin tersebut.

"Lho betul, memang bukan Pak Bahlil kok. Cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal itu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (10/6/2025).

Prasetyo Hadi menyatakan, atas petunjuk dari Presiden Prabowo, diputuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

"Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau putuskan bahwa pemerintah akan cabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di kabupaten Raja Ampat," terang Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

Pada kesempatan yang sama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan, empat perusahaan tambang nikel yang izin tambangnya dicabut tersebut antara lain PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.

Bahlil menyebutkan bahwa empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat tersebut melanggar aturan, khususnya aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Bahlil, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan pemerintah mencabut empat IUP tersebut. Pertama, secara lingkungan atas apa melanggar. Kedua, pasca dicek ke lapangan kawasan-kawasan tersebut harus terlindungi dan tetap memperhatikan biota laut dan konservasi.

"Dan ketiga keputusan rapat terbatas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi," kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

"Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan Geopark," tambah Bahlil.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan keberlanjutan negara.

Adapun satu pemilik IUP yang tetap diizinkan beroperasi di Kepulauan Raja Ampat ini yaitu PT GAG Nikel di Pulau Gag.

Bahlil mengatakan, kawasan Pulau Gag, berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat yang penetapannya pada 2023.

"Ini adalah lokasi geopark, ini Pianemo, Pulau Gag itu di sini, itu kurang lebih 42 km dan dia lebih dekat ke Maluku Utara dan dia (Pulau Gag) bukan bagian dari kawasan geopark," tegas Bahlil.

(wia)

Next Article Penampakan Penambangan Nikel di Wilayah Raja Ampat