Titiek Soeharto Tanya Kapan RI Swasembada Garam? KKP Tegas Jawab Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berlangsung panas ketika Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto menyoroti soal ketergantungan Indonesia pada garam impor. Titiek langsung mencecar jajaran KKP terkait volume impor yang masih besar setiap tahunnya.

"Berapa impor garam kita tahun lalu?" tanya Titiek dalam rapat.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menjawab impor garam untuk industri Chlor Alkali Plant (CAP) tahun 2024 sekitar 1,2 juta ton, sementara untuk industri aneka pangan impornya mencapai 600 ribu ton.

"Tahun lalu untuk CAP sekitar 1,2 juta ton, kalau untuk aneka pangan 600 ribu ton. Jadi sekitar 2,1 juta ton (impor garam tahun 2024)," ujarnya.

Menanggapi jawaban itu, Titiek menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk memproduksi garam industri di dalam negeri. "Sebetulnya kita bisa produksi garam industri," ucap dia.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan pun mengakui hal tersebut. "Bisa Bu. Untuk tahun ini (sudah dialokasikan) Rp2 triliun (untuk membangun modeling tambak garam di Rote Ndao, NTT)," ucapnya.

Titiek kemudian kembali menekankan. "Pada dasarnya kita bisa, bahan bakunya kita punya. Jadi, daripada kita buang-buang sekian triliun untuk itu. Nah kira-kira, targetnya kapan kita swasembada garam?"

Didit menjawab dengan tegas, "Sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan dan sudah direncanakan, tahun 2027 tidak impor (garam lagi)."

"Tit (dikunci) ya? Dicatat lho," tekan Titiek.

"Tit Bu. Itu sudah kebijakan dari kementerian dan sudah dikoordinasikan," balas Didit.

Target Swasembada Garam Tahun 2027

Meski menegaskan target swasembada garam pada 2027, Didit mengakui untuk tahun ini dan tahun depan Indonesia masih harus melakukan impor.

"Tapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor. Dengan catatan bahwa program pergaraman untuk menjadi tidak diimpor, ini kami sudah melakukan kegiatan penyiapan tambak garam besar sesuai dengan program Bapak Presiden. Jadi ini kita lakukan, sedang dibicarakan dan sedang dirapatkan untuk bisa dieksekusi dalam waktu segera," jelasnya.

Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menambahkan, ada dua langkah besar yang tengah disiapkan KKP untuk mencapai target tersebut, yakni pembangunan modeling tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

"Berkaitan dengan program swasembada garam, ada dua rencana yang akan dilakukan. Yang pertama itu membangun kawasan sentra industri garam di Rote Ndao. Itu seluas 13.000 hektare. 13.000 hektare ini dengan asumsi 200 ton per hektare maka akan dihasilkan sekitar 2,6 juta ton. Itu di Rote Ndao," paparnya.

Adapun yang dilakukan pemerintah di Rote Ndao ialah menyiapkan model kawasan industri garam, yang dibangun dengan APBN sebesar Rp2 triliun di atas lahan 2.000 hektare. Ini merupakan proyek percontohan atau modeling, yang selanjutnya sekitar 11.000 hektare akan digarap oleh investasi swasta.

"Yang dilakukan oleh KKP ini membuat modeling, dengan membangun satu zona industri kurang lebih 2.000 hektare, sisanya nanti akan dibangun oleh swasta. Jadi seluruhnya 13.000 hektare," jelas Koswara.

Selain itu, KKP juga akan melakukan intensifikasi tambak garam yang sudah ada, untuk meningkatkan produksi hingga 30%.

Ia menegaskan, kebutuhan garam konsumsi domestik sebenarnya sudah bisa dipenuhi.

"Kalau untuk garam konsumsi sebenarnya sudah swasembada kita, untuk yang konsumsi. Karena dipasok oleh garam dalam negeri yang sudah ada. Yaitu dari PT Garam dan dari tambak garam existing. Itu sudah dipenuhi sebenarnya. Yang kurang itu, yang diimpor adalah untuk garam industri. Dipakai buat industri CAP, buat industri aneka pangan, dan farmasi," terang dia.

Tahapan pengurangan impor pun sudah disusun. Di mana pada akhir tahun 2025, pemerintah telah menargetkan menyetop impor garam untuk industri aneka pangan. Kemudian di tahun 2027, disusul penyetopan impor garam untuk industri CAP dan farmasi.

"2025, yang target untuk disetopnya itu adalah untuk aneka pangan saja. Kemudian 2027 itu kebutuhan untuk industri CAP semuanya. Jadi pentahapannya seperti itu, untuk setop impornya itu," pungkasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Trenggono Turun Gunung Cek Langsung Calon Tambak Garam Raksasa RI