Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal kembali mengguyur pasar dengan beras murah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai akhir Juni 2025. Namun, beras murah ini tidak digelontorkan secara nasional, melainkan hanya untuk daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.
"Akhir Juni. Kan kita perlu persiapan untuk packaging 5 Kg. Kemudian menyasar yang utama adalah daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita perlu duluan, Indonesia Timur, Papua, Maluku Utara," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Arief menjelaskan, SPHP tahun ini memang tidak digelontorkan sepanjang tahun seperti sebelumnya. Pemerintah memilih skema penyaluran yang lebih selektif dan tepat sasaran, demi menjaga keseimbangan harga di tingkat petani dan konsumen.
"SPHP dikeluarkan harus sesuai dengan peruntukan. Jadi misalnya pada waktu kita tidak panen, panennya terbatas, perlu stabilisasi harga dan pasokan, itu SPHP dikeluarkan. Dan itu kita menugaskan Bulog seizin ratas atau rakortas," jelasnya.
Ia menyebut, SPHP sempat dihentikan setelah Februari karena saat itu pemerintah tengah menjaga agar harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tetap stabil di angka Rp6.500 per kg.
"Jangan di satu sisi kita Rp6.500 naikkan harga GKP, tapi di sisi lain kita mengeluarkan SPHP, itu malah menjatuhkan harga. Itu yang dibicarakan dalam rakortas. Jadi perintahnya Presiden adalah jaga petani," tegas dia.
Foto: Ferry Sandi
Penampakan beras SPHP di Indomaret, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).
Sejauh ini, lanjutnya, Bapanas telah menerima permintaan SPHP dari 17 kabupaten di 8 provinsi, yang sebagian besar berada di Indonesia Timur.
"Akhir Juni dimulai dari beberapa daerah yang angkanya (harga beras) naik. Per hari ini, Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi atau dari 17 bupati. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP," jelasnya.
Adapun penyaluran SPHP, kata Arief, juga akan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya hanya melalui pasar tradisional dan ritel modern, tahun ini ditambah dengan saluran baru, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Begitu ada Kopdes Merah Putih, salah satu outlet-nya adalah Kopdes Merah Putih. Kita salurkan dalam bentuk 5 kg ke outlet-outlet, dan outlet-outlet ini adalah yang terverifikasi," ujar Arief.
Lebih lanjut, Arief menyebut stok beras pemerintah dalam kondisi aman. Hingga saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,1 hingga 4,2 juta ton, dengan 2,5 juta ton merupakan hasil serapan sejak Januari.
"(Volume) SPHP rata-rata kalau kita lihat sekitar 120 sampai 150 ribu ton sebulan. Tapi sekarang kita sangat selektif, hanya menyasar ke daerah yang memang paling perlu," ujarnya.
Ia juga memastikan intervensi SPHP dilakukan di saat yang tepat, mengingat saat ini produksi nasional sudah mulai menurun dari puncak panen raya April lalu.
"Kalau yang kemarin kan (panen) lebih dari 5 juta ton, sekarang mungkin sekitar 2,6 sampai 2,8 juta ton setara beras. Jadi, sudah tepat kebijakan kita. Pada saat panen raya waktunya Bulog menyerap, pada saat mulai turun produksi, harga juga mulai terlihat, kita melakukan intervensi," pungkasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penyaluran Beras SPHP Baru 6% Lebih, Ternyata Ini Masalahnya