2 hours ago
2
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sesi ke-80 Majelis Umum PBB, Jumat, 26 September 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Sabtu (4/10/2025) mengatakan, tidak menutup kemungkinan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu menggagalkan kesepakatan yang diusulkan dalam rencana penyelesaian konflik Jalur Gaza yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ankara pun mendesak sikap serius dan tegas dari AS.
“Risiko sabotase selalu ada. Karena itu, kami memerlukan sikap serius dan tegas dari Amerika Serikat. Bobot diplomatik Washington sangat penting bagi kami untuk menjamin perdamaian di kawasan,” ujar Fidan kepada stasiun televisi Turki TRT Haber.
Sebelumnya pada Sabtu, sumber di pemerintahan Israel mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti, bahwa Israel tengah mempersiapkan pengiriman delegasi perunding untuk membahas rincian pelaksanaan tahap pertama dari rencana Trump dalam menyelesaikan konflik di Gaza. Kementerian Luar Negeri Mesir kemudian mengumumkan bahwa Kairo akan menjadi tuan rumah perundingan antara Israel dan Hamas untuk membahas pembebasan sandera yang ditahan di Gaza serta tahanan Palestina yang ditahan di Israel.
Sehari sebelumnya, Jumat (3/9/2025), Hamas menyatakan telah menyetujui penyerahan pemerintahan Jalur Gaza kepada komite Palestina yang dibentuk berdasarkan konsensus nasional. Kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina itu juga menyatakan kesiapannya untuk membebaskan seluruh sandera Israel yang masih hidup serta menyerahkan jenazah yang telah meninggal sesuai dengan rencana Trump.
Hamas juga berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembahasan masa depan Jalur Gaza dalam kerangka struktur Palestina yang lebih luas. Pada 29 September, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk menyelesaikan konflik Gaza. Rencana itu mencakup seruan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.
Rencana Trump itu juga mengatur agar Hamas dan faksi lainnya melepaskan peran mereka dalam pemerintahan Gaza, yang selanjutnya akan diserahkan kepada “komite teknokrat Palestina non-politik” di bawah pengawasan dewan internasional yang dipimpin oleh Trump.
sumber : Antara, Sputnik/RIA-Novosti-OANA
