15 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan sejumlah kebijakan baru terhadap sejumlah negara dunia. Hal ini merupakan langkahnya untuk menstabilkan neraca perdagangan dan memperbaiki keuangan Negeri Paman Sam.
Sejumlah langkah pun telah diambil oleh Trump. Berikut perkembangan terbarunya dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):
1. Trump Siapkan Rencana untuk Asia
Pemerintahan Trump dilaporkan tengah membangun rencana baru untuk Asia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan gas di negara-negara benua terbesar di dunia itu.
Mengutip Reuters, rencana ini terkuak saat Trump menggelar makan siang dengan mitranya dari Jepang, Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba, bulan ini. Dalam acara tersebut, Ishiba disebutkan berbicara terkait proposal pembukaan ladang gas di Alaska untuk dikirimkan ke sekutu AS di Asia.
"Trump dan raja energinya, Doug Burgum, membingkai usaha tersebut sebagai cara bagi Jepang untuk mengganti pengiriman energi Timur Tengah dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangannya dengan AS," ujar dua pejabat yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tertutup tersebut.
"Ishiba, yang ingin memastikan pertemuan pertama yang positif dan mencegah tarif AS yang merusak, menyampaikan nada optimis tentang proyek LNG Alaska. Ia memberi tahu Trump dan Burgum bahwa ia berharap Jepang dapat berpartisipasi dalam proyek senilai US$ 44 miliar (Rp 717 triliun) tersebut," jelasnya.
Trump berulang kali menyebutkan proyek tersebut dalam pernyataan publiknya setelah makan siang. Ishiba tidak menyebutkannya, dan tidak ada referensi tentangnya dalam pembacaan resmi pembicaraan tersebut.
Wawancara Reuters dengan lebih dari selusin orang, termasuk pejabat AS dan Asia saat ini dan sebelumnya, menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump bergerak untuk mengubah hubungan ekonomi dengan Asia Timur. Ia akan mengikat sekutu regional itu melalui peningkatan investasi dalam bahan bakar fosil Amerika, khususnya LNG.
Reuters menemukan bahwa promosi penjualan AS berupaya untuk memanfaatkan kekhawatiran di ibu kota Asia tentang tarif dan keamanan jalur laut yang membawa impor energi mereka. Rincian pertukaran di balik layar dan hal-hal spesifik tentang pendekatan AS belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Sementara proposal LNG Alaska menghadapi kendala biaya dan logistik, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, dan negara-negara lain menerima gagasan untuk meningkatkan impor gas AS secara lebih luas. Ini ditanggapi sebagai langkah memperkuat ekonomi AS dan melemahkan pengaruh China dan Rusia.
Keterlibatan Jepang dalam strategi Trump yang sedang berkembang akan sangat penting. Jepang adalah pembeli LNG nomor 2 di dunia, investor utama dalam infrast
Sruktur energi, dan pusat perdagangan dengan kelebihan pasokan LNG yang dapat membantu membuka pasar baru bagi gas AS di Asia Tenggara.
"AS memproduksi beberapa LNG terbersih di dunia dan kami yakin Jepang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membeli minyak dan gas Amerika yang melimpah," kata Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes.
2. Negara Muslim Ini Jadi Korban Baru Trump
Keputusan Trump untuk menerapkan embargo pada lembaga bantuan Washington, USAID, telah memicu dampak bagi sejumlah negara dunia yang bergantung dari donornya. Salah satunya adalah Pakistan, yang menggunakan dana dari lembaga itu untuk menangkal perubahan iklim.
Mengutip AFP, pada tahun 2012, USAID berkomitmen memberikan hibah sebesar US$ 66 juta (Rp 1 triliun) untuk meningkatkan layanan kota Sind. Ini termasuk renovasi utama pabrik pemompaan dan pemurnian air dari kanal sejauh 22 kilometer (14 mil).
Namun, lembaga nirlaba Pakistan yang bekerja sama dengan USAID, HANDS, mengatakan embargo bantuan Trump telah memblokir US$ 1,5 juta (Rp 24 miliar) yang dialokasikan untuk membuat skema tersebut layak dalam jangka panjang. Ini kemudian membahayakan proyek tersebut 'dalam beberapa bulan' ke depan.
Proyek tersebut sebenarnya ditargetkan menyalurkan 1,5 juta galon (5,7 juta liter) setiap hari dan melayani sekitar 350.000 orang di Jacobabad, kota tempat kemiskinan yang parah merupakan hal yang biasa. Penghentian bantuan ini pun telah menimbulkan keresahan di antara warga kota itu
"Ini telah mengubah hidup kami. Jika pasokan air terputus, akan sangat sulit bagi kami. Bertahan hidup akan menjadi tantangan, karena air adalah hal terpenting bagi kehidupan," tandas warga wilayah Jacobabad bernama Tufail Ahmed.
Tak hanya Tufail, aktivis sosial lokal berusia 47 tahun bernama Abdul Ghani memohon agar pekerjaan lembaga tersebut dilanjutkan. Pasalnya, jika pasokan dihentikan, masyarakat akan sangat terpengaruh.
"Kemiskinan tersebar luas di sini dan kami tidak mampu mencari alternatif," kata Ghani
HANDS mengatakan bahwa mereka menemukan pembekuan bantuan asing selama 90 hari oleh Trump melalui laporan media tanpa peringatan sebelumnya. Hal ini pun membuat operasional lembaga itu terganggu.
Layanan tersebut kemungkinan akan berhenti berfungsi dalam beberapa bulan ke depan. CEO HANDS Shaikh Tanveer Ahmed menyebutkan proyek tersebut akan menjadi kegagalan total kecuali jika ada penyandang dana lain yang turun tangan.
"Karena semuanya ditangguhkan, kami harus menarik staf kami dan kami harus menarik semua layanan untuk proyek air ini. Empat puluh tujuh staf, termasuk para ahli yang mengelola pemurnian air dan melayani infrastruktur, telah dipulangkan," kata Ahmed, kepada AFP.
3. Trump Ultimatum Eropa
Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan "penyerahan" Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).
Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina". Ini mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.
"Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa," katanya.
"Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa," tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.
4. Melunak ke Rusia
AS diketahui mulai mengambil langkah lunak kepada Rusia. Hal ini terjadi setelah pertemuan delegasi Washington dan Moskow di Arab Saudi, Selasa lalu.
Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak. Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan belum sampai ke arah sana.
5. Trump Tolak Dukung Resolusi PBB soal Kedaulatan Ukraina
AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.
Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya.
Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas. Tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.
Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan "saat ini, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut".
Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa 'agresi Rusia' dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.
Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut 'perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina', tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.
(sef/sef)
Saksikan video di bawah ini:
