2 hours ago
1
Seorang Siswa Korban Keracunan Massal Usai Mengkonsumsi Menu MBG Baru Menjalani Perawatan di Gor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Kawal MBG mendesak pemerintah menyetop program makan bergizi gratis (MBG) menyusul banyak kasus keracunan se-Indonesia. Penghentian ini dalam rangka evaluasi total demi mencegah keracunan terjadi lagi.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai bagian Koalisi, Eva Nurcahyani menyebut program ini wajib disetop lebih dulu supaya tak menghadirkan kerugian bagi masyarakat. Eva menegaskan pelaksanaan MBG terbukti sarat masalah.
"MBG tata kelolanya buruk, minim akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Eva dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta pada Selasa (23/9/2025).
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sebagai anggota Koalisi lainnya mendorong penghentian program MBG. Pasalnya, masalah MBG bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah.
"Lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan BGN. Termasuk cabut seluruh surat pernyataan/MoU bermasalah yang membebankan risiko kesehatan pada sekolah atau orang tua," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.
Sedangkan Transparency International Indonesia (TII) sebagai anggota Koalisi lainnya juga sepakat mengenai penyetopan sementara BGN. Peneliti TII Agus Sarwono meyakini moratorium MBG untuk perbaikan total mulai dari asesmen penerima manfaat. Sebab tidak semua anak bisa disamakan gizinya.
"Nggak bisa dipukul rata untuk gizi, misal anak SLB disamakan. Nggak ditanya kalau ada alergi. Ini tanda rendahnya partisipasi publik dalam MBG," ujar Agus.
Agus menyinggung rombongan pemerintah sempat studi banding MBG ke India dan Brazil yang sudah menerapkan lebih dulu. Tapi kenyataan pelaksanaannya di Indonesia berbeda dari program serupa MBG di India dan Brazil.
"Padahal 2024 sudah ada kunjungan menteri untuk MBG di India dan Brazil, ketika kembali kesini bentuknya kok begini, padahal di India dan Brazil ada komite sekolah dilibatkan pilih menu, pilih anak (yang dapat MBG), pengawasan. Komite sekolah ada disini bisa jadi partner mitra dapur," ucap Agus.
