Zeinab, 14, duduk dia memegang keponakannya di sebuah kamp untuk para pengungsi internal dari daerah-daerah yang dilanda kekeringan di Dollow, Somalia. /REUTERS-Zohra Bensemra
Harianjogja.com, JAKARTA—Tingkat kelaparan global kembali mengalami penurunan pada 2025 dan menjadi tahun ketiga berturut-turut yang menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai laju penurunannya masih belum cukup untuk mencapai target Zero Hunger atau Nol Kelaparan pada 2030.
Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2026 yang diterbitkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), IFAD, UNICEF, WFP, dan WHO memperkirakan sekitar 645 juta orang atau 7,8% populasi dunia masih mengalami kelaparan pada 2025.
Jumlah tersebut turun sekitar 14 juta orang dibandingkan 2024 dan berkurang sekitar 43 juta orang dibandingkan 2022. Namun, capaian tersebut belum merata di seluruh kawasan dunia.
Asia serta Amerika Latin dan Karibia mencatat penurunan tingkat kelaparan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, Afrika kini menjadi kawasan dengan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan terbesar di dunia, yakni sekitar 309 juta orang. Angka tersebut melampaui Asia yang tercatat sekitar 292 juta orang.
Selain persoalan kelaparan, sekitar 2,1 miliar penduduk dunia atau 25,8% populasi global masih mengalami kerawanan pangan tingkat sedang hingga berat sepanjang 2025. Meskipun lebih rendah dibandingkan masa pandemi maupun tahun sebelumnya, kondisinya masih belum kembali ke tingkat sebelum pandemi Covid-19.
Kesenjangan antarkawasan juga masih cukup lebar. Sebanyak 56,6% penduduk Afrika masih mengalami kerawanan pangan, jauh lebih tinggi dibandingkan Asia yang mencapai 20,3%, Amerika Latin dan Karibia sebesar 22,9%, serta Amerika Utara dan Eropa yang hanya 8,7%.
PBB juga memperingatkan bahwa meningkatnya konflik geopolitik, terutama di Timur Tengah, berpotensi memperlambat penurunan angka kelaparan global.
Berdasarkan proyeksi terbaru, sekitar 510 juta hingga 520 juta orang diperkirakan masih berpotensi mengalami kelaparan pada 2030 apabila dampak konflik terhadap inflasi pangan terus berlanjut. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelum konflik yang memperkirakan sekitar 503 juta orang.
Selain konflik, cuaca ekstrem, menurunnya bantuan pembangunan internasional, serta berkurangnya pendanaan kemanusiaan juga diperkirakan menjadi tantangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target mengakhiri kelaparan pada akhir dekade ini.
Di sisi gizi, kemajuan yang terjadi juga dinilai masih berjalan lambat. Laporan tersebut mencatat sekitar 150 juta balita di dunia masih mengalami stunting. Sementara itu, prevalensi obesitas pada orang dewasa meningkat dari 12,1% pada 2012 menjadi 16,2% pada 2024.
PBB juga menyoroti tingginya biaya untuk memperoleh pola makan sehat. Pada 2025, rata-rata biaya makanan sehat secara global mencapai US$4,28 PPP per orang per hari, meningkat dibandingkan US$3,44 PPP pada 2021.
Walaupun jumlah penduduk yang tidak mampu membeli makanan sehat turun menjadi sekitar 2,69 miliar orang atau 32,7% populasi dunia, akses terhadap pangan bergizi masih sangat timpang. Di Afrika, sekitar dua pertiga penduduk masih belum mampu membeli makanan sehat.
Menurut laporan tersebut, tingginya harga pangan bergizi tidak hanya dipengaruhi oleh biaya produksi, tetapi juga panjangnya rantai nilai pangan. Aktivitas pascapanen, seperti pengolahan, penyimpanan, logistik, hingga distribusi, menyumbang sekitar 70%–75% dari harga akhir yang dibayarkan konsumen.
Karena itu, PBB mendorong pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur pangan, jaringan irigasi, rantai dingin (cold chain), riset pertanian, reformasi subsidi, serta efisiensi rantai pasok guna menekan biaya pangan bergizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, mengatakan tren penurunan kelaparan menunjukkan bahwa kemajuan masih dapat dicapai. Namun, menurutnya, dunia perlu bergerak lebih cepat agar target Nol Kelaparan 2030 tidak semakin sulit diwujudkan.
"Mengakhiri kelaparan dan membuat makanan sehat terjangkau membutuhkan komitmen politik, investasi berkelanjutan, dan kebijakan yang mendukung," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/7/2026).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
