Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. / Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tercatat mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai tersebut setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan masih berada dalam koridor desain fiskal yang telah ditetapkan pemerintah.
Data APBN 2026 hingga Februari menunjukkan kinerja fiskal pemerintah masih terkendali meskipun defisit mulai terjadi sejak awal tahun. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 secara keseluruhan mencapai Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit APBN 2026 hingga Februari masih sesuai dengan rancangan kebijakan fiskal pemerintah.
“Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan meskipun APBN 2026 mengalami defisit pada Februari, pendapatan negara justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 12,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Total pendapatan negara mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun.
Kinerja tersebut didorong oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp290 triliun atau sekitar 10,8 persen dari target APBN.
Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak yang tumbuh 30,4 persen yoy mencapai Rp245,1 triliun atau sekitar 10,4 persen dari target, serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang terkontraksi 14,7 persen yoy menjadi Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target.
“Ini terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan produksi industri. Tapi, informasi terakhir, data kemarin sudah tumbuh lagi secara year-on-year untuk cukai, itu tumbuhnya sudah 7 persen, jadi kami ke depannya mengharapkan target penerimaan bea cukai tercapai, bahkan mungkin bisa melebihi (target),” kata Purbaya.
Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun atau sekitar 14,8 persen dari target, namun mengalami kontraksi 11,4 persen secara tahunan.
Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi penyesuaian mekanisme penerimaan PNBP setelah komponen dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari target APBN 2026, meningkat signifikan 41,9 persen secara tahunan.
Purbaya menuturkan lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun agar dampaknya terhadap perekonomian nasional dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.
Pemerintah juga optimistis pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen secara tahunan masih dapat tercapai hingga akhir tahun mendatang.
“Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun,” ucapnya.
Lebih lanjut, pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat mencapai 63,7 persen yoy dengan realisasi Rp346,1 triliun atau sekitar 11,0 persen dari target.
Pada komponen belanja kementerian/lembaga (K/L), realisasi meningkat 85,5 persen yoy dengan nilai mencapai Rp155,0 triliun atau sekitar 10,3 persen dari target APBN.
Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp191,0 triliun atau sekitar 11,7 persen dari target, tumbuh 49,4 persen yoy.
Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp147,7 triliun atau sekitar 21,3 persen dari target, meningkat 8,1 persen secara tahunan.
Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer APBN 2026 tercatat mengalami defisit Rp35,9 triliun, namun masih berada dalam batas proyeksi APBN yang ditetapkan pemerintah yaitu defisit Rp89,7 triliun.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp164,2 triliun atau sekitar 23,8 persen dari target pembiayaan APBN 2026.
“Jadi, secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN 2026 terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Purbaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
