1 month ago
20
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rapat pelaksanaan Integrated Land Administration and Spasial Planning Program (ILASPP). Salah satu topik yang dibahas dalam rapat tersebut adalah persoalan lahan yang masih tumpang tindih.
"Semula kan program ini hanya melibatkan Kemendagri untuk tapal batas desa sama BIG untuk one map policy-nya," kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dikutip dari Detik.com, Jumat (7/2/2025).
Untuk menyempurnakan program ILASPP dan mengatasi masalah tumpang tindih lahan, Kementerian ATR/BPR turut memasukkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi agar saling berkolaborasi.
"Nah, ini kita untuk menyempurnakan program ini, kita memasukkan Menteri Kehutanan sama Transmigrasi. Kenapa? Banyak sekali lahan hutan, lahan perkebunan, lahan transmigrasi, lahan perumahan itu yang tumpang tindih," ucap Nusron.
Rapat ini turut dihadiri oleh beberapa menteri di luar Kementerian ATR/BPN. Di antaranya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamendagri Ribka Haluk, dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Belinda Arunawati.
Menurut Nusron, salah satu contoh lahan yang mengalami tumpang tindih di Indonesia adalah lahan sawit yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan dan transmigrasi. Saat ini pun terdapat sekitar 3,7 juta hektare (Ha) lahan yang masih tumpang tindih antara hutan dan kelapa sawit.
"Supaya pengalaman yang sudah-sudah, seperti ada 3,7 juta hektare tumpang tindih antara hutan dengan kelapa sawit, tidak terulang lagi ke depan. Ini kenapa? Karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data," terang dia.
Lewat program ILASPP, pemerintah hendak melakukan pemetaan lahan yang lebih spesifik. Dimulai dari batas hutan, kawasan transmigrasi, desa, pantai, hingga laut. Program ini disebut akan memperoleh pendanaan berupa dana hibah dari Bank Dunia senilai US$ 653 juta.
"Iya, hibah dari World Bank yang US$ 653 juta. BIG US$ 292 juta, ATR US$ 340 juta. Nah, ini nanti menyusul Kehutanan sama Transmigrasi sedang disusun," kata Nusron.
Dalam rapat tersebut, lanjut Nusron, para menteri dan kepala lembaga turut meneken nota kesepahaman terkait proyek integrasi administrasi lahan dan perencanaan tata ruang yang akan segera dilaksanakan.
"Joint team untuk membuat peta bersama. Joint team itu terdiri atas ATR/BPN, Kehutanan, BIG, Mendagri karena melibatkan pemda sama Transmigrasi karena kawasan transmigrasi. Untuk apa? Untuk mengurangi tumpang tindih ke depannya, supaya tidak tumpang tindih terus-menerus," pungkas dia.
(dpu/dpu)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Nusron Wahid Pecat 6 Pegawai BPN Yang Terlibat Kasus Pagar Laut
Next Article Prabowo Tunjuk Maruarar Jabat Menteri Perumahan & Nusron Menteri ATR
