9 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong lembaga keuangan dalam negeri, baik bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, untuk bisa mendanai proyek hilirisasi di Tanah Air.
Bahlil mengatakan, hal ini dilakukan tak lain agar nilai tambah dari proyek hilirisasi ini bisa sepenuhnya dinikmati negara. Menurutnya, ini merupakan salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan hilirisasi.
"Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi trigger pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah. Di mana nilai tambahnya harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Dan oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, kami merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri. Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi," paparnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/01/2025).
Dia menyebut, pihaknya sudah membicarakan perihal pendanaan dari perbankan dalam negeri ini dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kami akan memulai, tadi sudah rapat dengan Pak Erick. Dan kami sudah memulai. Dan secara informal sudah kita komunikasikan. Nanti secara formalnya atas arahan Pak Mensesneg tadi. Bahwa betul-betul itu didapatkan nilai tambahnya dalam negeri. Dan kepemilikannya dalam negeri. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai," tuturnya.
"Supaya nilai tambahnya ini ngapain perbankan membiayai proyek konsumsi yang 9 tahun, 10 tahun break even point. Kalau hilirisasi yang 6 tahun break even point ngapain kasih kredit stand by loan kepada perusahaan yang sudah lama-lama itu," tambahnya.
Seperti diketahui, Bahlil Lahadalia bersama para menteri yang tergabung dalam Satuan Tugas Hilirisasi lainnya melaksanakan rapat perdana terkait peta strategis hilirisasi pada Jumat (17/01/2025).
Bahlil mengungkapkan, rapat tersebut berlangsung selama hampir 2 jam yang membahas perihal beberapa poin, di antaranya:
Pertama, langkah strategis program hilirisasi dalam negeri. Di mana, Satgas Hilirisasi sudah memetakan strategi ketahanan energi di Indonesia yang juga dinilai sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan energi dalam negeri.
Kedua, hilirisasi di dalam negeri harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia 8%, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga penciptaan nilai tambah. Hal ini untuk mengurangi persepsi ketergantungan terhadap pihak asing dalam proses memperoleh nilai tambah.
Ketiga, Satgas Hilirisasi akan bekerja dalam kurun waktu 5 tahun atau selama masa kepresidenan Prabowo Subianto. Sementara untuk waktu dekat ini, Satgas Hilirisasi akan bekerja selama 2 minggu kedepan untuk bisa menjalankan program strategis yang sudah dibahas dalam rapat tersebut.
(wia)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Tahun 2025 Penuh Tantangan, Industri Smelter RI Masih Bertaji?
Next Article Pantas Jadi Incaran, Cadangan Nikel RI 45% Dunia!
